Teras Merdeka – Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono menyebut program pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) juga akan mencakup masyarakat yang tinggal di pedalaman. Guna mendaftar, masyarakat di wilayah pedalaman tidak perlu menggunakan tanda pengenal identitas.
“Kalau tidak ada identifikasi, misalnya di pedalaman penduduk itu ya enggak apa-apa, hanya datang ke Puskesmas, nanti petugas Puskesmas yang akan menginput data identifikasinya. Jadi, sama sekali tidak dipersulit masalah administrasi,” kata Dante ditemui, dikutip dari CNN Indonesia, Minggu (2/1/2025).
Sementara, bagi masyarakat yang memiliki pengenal identitas bisa mulai mengunduh aplikasi Satu Sehat untuk melakukan proses pendaftaran mengikuti program ini.
Beberapa hari sebelum pemeriksaan, calon peserta PKG akan menerima notifikasi melalui aplikasi Satu Sehat.
Sebelum menuju fasilitas kesehatan atau Puskesmas, pastikan telah menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan ikut PKG.
“Kalau bawa KTP, kalau enggak ada KTP, kartu keluarga, kalau enggak ada kartu keluarga, buku KIA,” imbuh Dante.
Baca Juga: Cara Mendaftar dan Melakukan Cek Kesehatan Gratis di Hari Ulang Tahun
Pada intinya, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang mempersiapkan PKG ini. Implementasi program ini nantinya secara bertahap.
“Di beberapa titik dulu,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan petunjuk teknis pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis lewat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/33/2025.
PKG terdiri dari tiga jenis, yakni PKG Hari Ulang Tahun, PKG Sekolah, dan PKG Khusus.PKG Ulang Tahun diberikan untuk bayi dan anak hingga usia 6 tahun serta masyarakat usia 18 tahun ke atas.PKG Sekolah diberikan untuk anak usia 7-17 tahun yang dilaksanakan setiap tahun ajaran baru.
Sementara itu, PKG Khusus diberikan untuk ibu hamil, bayi, dan hingga usia 6 tahun meliputi pemeriksaan kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan ibu dan anak.
Melalui program ini, masyarakat dapat melakukan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas terdekat tanpa perlu membayar biaya apapun.
Pada tahap awal pemerintah menargetkan sekitar 60 juta orang dapat menikmati manfaat dari program ini dan dalam lima tahun mendatang, program ini diharapkan bisa menjangkau lebih dari 200 juta orang.
