Teras Merdeka – Belum genap sebulan menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN), Mayjen TNI Sriyanto mulai mendorong penguatan koordinasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di kawasan gambut.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah konsolidasi dan evaluasi penanganan karhutla di Palembang, Sumatera Selatan, pada 29–30 Oktober 2026.
Agenda tersebut diarahkan untuk mempertemukan unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga teknis, akademisi, dan sektor swasta guna memperkuat pencegahan maupun penanganan kebakaran gambut.
Dalam rencana kegiatan, konsolidasi akan melibatkan unsur BPGMN, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, akademisi Universitas Sriwijaya, serta sejumlah mitra sektor swasta.
Sumatera Selatan Masih Menghadapi Ancaman Karhutla
Pemilihan Sumatera Selatan sebagai lokasi konsolidasi memiliki relevansi dengan tingginya risiko kebakaran di wilayah tersebut. Data Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup mencatat luas karhutla di Sumatera Selatan mencapai 15.422,48 hektare pada 2024.
Angka itu turun menjadi 5.939,79 hektare sepanjang 2025, atau berkurang sekitar 61,5 persen. Meski menunjukkan penurunan, ancaman kebakaran belum sepenuhnya teratasi.
Pada Oktober 2026, Sumatera Selatan kembali menghadapi persoalan karhutla yang membutuhkan penanganan melalui operasi darat, udara, dan modifikasi cuaca.
Kementerian Kehutanan bersama BMKG dan TNI bahkan melaksanakan operasi modifikasi cuaca pada 16–25 Oktober 2026 untuk membantu mengurangi konsentrasi asap yang menyelimuti wilayah Sumatera Selatan.
Perkembangan terbaru menunjukkan jumlah titik panas di provinsi tersebut menurun dari 403 titik pada akhir September menjadi dua titik per 25 Oktober 2026, berdasarkan laporan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Namun, penurunan titik panas tidak otomatis menghilangkan risiko kebakaran berulang, terutama apabila kondisi lahan gambut kembali mengering.
Dorong Penanganan yang Lebih Terintegrasi
Sebelum agenda konsolidasi, Sriyanto telah mengikuti rapat koordinasi penanganan darurat karhutla Sumatera Selatan yang dipimpin Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi di Palembang pada 18 Oktober 2026.
Rapat tersebut turut melibatkan jajaran pemerintah daerah dan lembaga teknis untuk mengidentifikasi kendala penanganan karhutla serta kebutuhan dukungan dari pemerintah pusat.
Melalui konsolidasi berikutnya, BPGMN berupaya memperkuat kesamaan pemahaman antarlembaga, termasuk dalam pemanfaatan data dan penentuan langkah mitigasi. Hal ini penting mengingat kebakaran gambut memiliki karakteristik berbeda dibandingkan kebakaran vegetasi di permukaan tanah.
Api dapat menjalar ke lapisan gambut dan bertahan di bawah permukaan, sehingga pemadaman membutuhkan ketersediaan air yang memadai, pembasahan lahan, serta pemantauan lanjutan. Karena itu, penanganan karhutla tidak dapat bertumpu pada pengerahan personel pemadam semata.
Pengelolaan tata air gambut, pemantauan kondisi cuaca, kesiapan infrastruktur, serta koordinasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan.
Konsolidasi Diharapkan Menghasilkan Langkah Konkret
Sriyanto juga menyiapkan pengembangan sistem pemantauan terpadu yang dirancang untuk menggabungkan informasi dari berbagai kementerian dan lembaga. Sistem tersebut diharapkan mampu membantu menentukan tindakan mitigasi berdasarkan kondisi lapangan dan jenis kerusakan infrastruktur pengelolaan gambut.
Dalam keterangannya pada 21 Oktober 2026, Sriyanto menyebut pengembangan sistem telah mencapai sekitar 80 persen dan masih membutuhkan penilaian para ahli. Sistem itu ditargetkan dapat diperkenalkan dalam agenda konsolidasi di Palembang pada 30 Oktober 2026.
Dengan langkah tersebut, konsolidasi karhutla di Sumatera Selatan diharapkan tidak sekadar menjadi forum evaluasi, tetapi juga mendorong koordinasi operasional, penyatuan data, dan penyusunan langkah pencegahan yang lebih terukur.
Bagi BPGMN, tantangan terbesarnya adalah memastikan hasil koordinasi dapat diterjemahkan menjadi tindakan di lapangan sebelum kebakaran kembali meluas.
