Teras Merdeka – Ketegasan menjalankan tugas negara tidak harus mengesampingkan pendekatan kemanusiaan. Prinsip tersebut menjadi salah satu bagian dari rekam jejak Mayjen TNI Sriyanto, perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang kini dipercaya menjabat Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).
Di balik perjalanan karier militernya, Sriyanto memiliki pengalaman menjalankan tugas teritorial yang bersinggungan langsung dengan kepentingan masyarakat. Salah satunya ketika terlibat dalam penataan aset negara di wilayah Kodam XXI/Radin Inten, Lampung.
Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Sriyanto menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum atas aset negara dan ketenteraman masyarakat yang berada di sekitarnya.
Pendekatan yang dikedepankan bukan semata-mata memastikan penataan aset berjalan sesuai ketentuan, tetapi juga mencegah munculnya ketakutan dan keresahan warga terhadap kehadiran aparat.
Penataan Aset dan Kepentingan Masyarakat
Persoalan aset negara kerap memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar kepemilikan tanah atau bangunan.
Dalam sejumlah kasus, aset yang secara administratif tercatat sebagai milik negara dapat bersinggungan dengan aktivitas maupun tempat tinggal masyarakat yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Situasi semacam itu memerlukan penanganan yang memperhatikan aspek hukum sekaligus kondisi sosial warga. Sriyanto memandang penataan aset perlu memberikan kepastian hukum tanpa mengabaikan ketenteraman masyarakat.
Prinsip tersebut menjadi penting karena keberhasilan penataan tidak hanya diukur dari tertibnya administrasi, tetapi juga dari bagaimana prosesnya berlangsung dan dampaknya terhadap kehidupan warga.
Pendekatan komunikasi, dialog, dan keterlibatan masyarakat diperlukan agar kebijakan negara dapat dipahami sekaligus dilaksanakan secara proporsional. Dengan demikian, penegakan aturan dan perlindungan kepentingan masyarakat tidak harus ditempatkan sebagai dua hal yang saling bertentangan.
Libatkan Mahasiswa dalam Pengabdian Masyarakat
Perhatian Sriyanto terhadap pelibatan masyarakat juga terlihat melalui kegiatan teritorial yang melibatkan kalangan perguruan tinggi. Saat bertugas di Lampung, ia mendorong keterlibatan mahasiswa Universitas Lampung (Unila) yang menjalani Kuliah Kerja Nyata (KKN) dalam kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).
Kolaborasi tersebut diarahkan untuk mempertemukan kapasitas personel TNI, pengetahuan akademik mahasiswa, dan kebutuhan nyata masyarakat.
Sejumlah kegiatan yang menjadi perhatian meliputi penyediaan akses air bersih, konservasi lingkungan, pendampingan sekolah luar biasa, serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Pelibatan mahasiswa juga memberi ruang bagi perguruan tinggi untuk berkontribusi dalam penyelesaian persoalan di tingkat desa.
Di sisi lain, kegiatan tersebut menjadi sarana membangun hubungan antara institusi negara dan masyarakat melalui program yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung. Pendekatan seperti ini menunjukkan pentingnya komunikasi dan kerja sama dalam mendukung pelaksanaan tugas teritorial.
Relevan dengan Pengelolaan Gambut dan Mangrove
Pengalaman dalam membangun hubungan dengan masyarakat kini memiliki relevansi tersendiri dengan jabatan Sriyanto sebagai Wakil Kepala BPGMN. Pengelolaan gambut dan mangrove merupakan persoalan lingkungan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat.
Banyak kawasan gambut dan mangrove berada di sekitar permukiman, lahan usaha, serta wilayah yang menjadi sumber penghidupan warga. Karena itu, keberhasilan perlindungan ekosistem membutuhkan pendekatan yang tidak hanya bertumpu pada pengawasan dan penegakan aturan.
Masyarakat juga perlu dilibatkan melalui edukasi, pendampingan, penguatan kapasitas, dan pengembangan kegiatan ekonomi yang tidak merusak lingkungan.
Sriyanto sebelumnya menekankan bahwa upaya menjaga gambut harus berkaitan dengan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Menurutnya, masyarakat desa merupakan salah satu unsur penting dalam menjaga kelestarian ekosistem karena mereka berada paling dekat dengan kawasan yang perlu dilindungi.
Perspektif tersebut memperlihatkan hubungan antara pengalaman tugas teritorial Sriyanto dan tantangan pengelolaan lingkungan yang kini dihadapinya.
Ke depan, penerapan pendekatan humanis dalam tugas BPGMN akan dapat dinilai dari bagaimana kebijakan perlindungan gambut dan mangrove mampu berjalan seiring dengan perlindungan kepentingan serta penghidupan masyarakat.
