Teras Merdeka – Upaya pengendalian HIV/AIDS di Jawa Tengah masih menghadapi tantangan serius. Meski layanan pemeriksaan dan pengobatan terus diperluas, temuan kasus baru masih menunjukkan angka yang perlu mendapat perhatian bersama.
Data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah mencatat bahwa sepanjang tahun 2025 hingga pertengahan 2026, terdapat sekitar 2.800–3.200 kasus HIV baru. Kota Semarang masih menjadi episentrum dengan kontribusi sekitar 40–45% dari total kasus di provinsi ini. Prevalensi HIV di Jawa Tengah saat ini berada di kisaran 0,12–0,15% dari populasi dewasa.
Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Heri Pudyatmoko menilai pendekatan penanganan HIV tidak cukup hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga harus diperkuat melalui agenda kesehatan masyarakat yang menjangkau hingga tingkat kecamatan.
“Pencegahan HIV tidak bisa hanya dibebankan pada sektor kesehatan. Kita perlu membangun budaya masyarakat yang lebih peduli terhadap kondisi kesehatannya sendiri. Kesadaran untuk memeriksakan diri harus menjadi bagian dari gaya hidup sehat,” ujarnya.
Ia juga menilai kecamatan dapat menjadi titik strategis dalam memperkuat edukasi kesehatan masyarakat. Melalui puskesmas, kader kesehatan, sekolah, organisasi kepemudaan, hingga pemerintah desa, informasi mengenai HIV dan penyakit menular lainnya dapat disampaikan secara lebih luas dan berkelanjutan.
Heri menegaskan bahwa edukasi yang diberikan juga harus mampu menghilangkan stigma yang masih melekat terhadap HIV. Menurutnya, stigma sering kali membuat seseorang enggan melakukan pemeriksaan kesehatan atau berkonsultasi dengan tenaga medis.
“Banyak orang terlambat mengetahui kondisi kesehatannya karena takut diperiksa atau takut mendapat stigma dari lingkungan. Padahal semakin cepat terdeteksi, semakin besar peluang untuk mendapatkan penanganan yang tepat,” katanya.
Selain itu, ia juga mendorong agar pemerintah daerah memperkuat program skrining kesehatan berbasis komunitas serta memperluas akses layanan konseling dan pemeriksaan di fasilitas kesehatan tingkat pertama.
Menurut Heri, agenda kesehatan masyarakat ke depan perlu lebih menekankan aspek promotif dan preventif, bukan hanya kuratif. Langkah tersebut penting untuk menekan risiko penularan berbagai penyakit, termasuk HIV.
“Kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan harus dibangun sejak dini. Kita ingin masyarakat terbiasa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, memahami faktor risiko, dan tidak ragu mencari bantuan medis ketika diperlukan,” ujarnya.
Selain itu, Heri mengusulkan adanya pemetaan kerentanan kesehatan masyarakat berbasis kecamatan sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dengan data yang lebih rinci, pemerintah daerah dapat menentukan wilayah yang membutuhkan penguatan edukasi maupun layanan kesehatan tambahan.
Ia menambahkan bahwa tantangan kesehatan masyarakat saat ini semakin kompleks, sehingga membutuhkan pendekatan yang lebih dekat dengan warga dan melibatkan berbagai unsur masyarakat.
“Ketahanan daerah tidak hanya ditentukan oleh ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga oleh kualitas kesehatan masyarakatnya. Karena itu, penguatan agenda kesehatan hingga tingkat kecamatan menjadi investasi penting untuk masa depan Jawa Tengah,” tegasnya.
Heri berharap, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan individu dapat menjadi salah satu kunci dalam menekan penyebaran penyakit menular sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.
“Yang kita bangun bukan sekadar layanan kesehatan, tetapi juga budaya hidup sehat. Ketika masyarakat sadar dan peduli terhadap kesehatannya, maka berbagai persoalan kesehatan akan lebih mudah dicegah,” pungkasnya.
