Teras Merdeka – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko, mengusulkan penyusunan peta kerawanan pangan hingga tingkat kecamatan sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan di Jawa Tengah.
Menurut Heri, ketersediaan pangan tidak bisa hanya diukur dari tingkat produksi secara umum. Pemerintah juga perlu memiliki data yang lebih rinci mengenai wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami kerawanan pangan akibat faktor ekonomi, distribusi, perubahan iklim, maupun kondisi geografis.
“Selama ini kita sering melihat data pangan dalam skala kabupaten atau provinsi. Padahal kondisi di lapangan bisa sangat berbeda antar kecamatan. Karena itu, peta kerawanan pangan tingkat kecamatan perlu disusun agar kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran,” kata Heri.
Ia menjelaskan, keberadaan peta tersebut akan membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan intervensi lebih cepat. Baik melalui bantuan pangan, penguatan sektor pertanian, pembangunan infrastruktur pendukung, maupun program pemberdayaan masyarakat.
Menurutnya, tantangan ketahanan pangan ke depan tidak hanya berkaitan dengan produksi hasil pertanian, tetapi juga menyangkut akses masyarakat terhadap pangan yang cukup, aman dan bergizi.
“Jangan sampai ada daerah yang sebenarnya dekat dengan sentra produksi pangan, tetapi masyarakatnya masih mengalami kesulitan mengakses kebutuhan pangan. Ini yang harus dipetakan secara detail,” ujarnya.
Heri menilai, perubahan iklim yang memicu cuaca ekstrem juga perlu menjadi perhatian dalam penyusunan peta kerawanan pangan. Banjir, kekeringan, hingga gangguan musim tanam dapat memengaruhi produktivitas pertanian dan berdampak pada ketersediaan pangan masyarakat.
Karena itu, ia mendorong agar penyusunan peta kerawanan pangan melibatkan berbagai pihak. Mulai dari pemerintah daerah, akademisi, pelaku pertanian, hingga pemerintah desa agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan.
“Data yang akurat adalah fondasi dari kebijakan yang efektif. Dengan mengetahui titik-titik rawan secara lebih detail, pemerintah bisa bergerak lebih cepat sebelum terjadi krisis pangan,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan salah satu isu strategis yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, upaya menjaga ketahanan pangan harus menjadi agenda bersama di tengah berbagai tantangan global yang memengaruhi sektor pangan.
Ia berharap, peta kerawanan pangan ini nantinya dapat menjadi instrumen penting dalam perencanaan pembangunan daerah, sekaligus mendukung target Jawa Tengah sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
“Ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan beras atau hasil panen yang melimpah. Yang lebih penting adalah memastikan seluruh masyarakat memiliki akses terhadap pangan yang cukup dan berkelanjutan. Untuk itu, kita perlu kebijakan yang berbasis data dan kondisi nyata di lapangan,” pungkas Heri.
