Tegakkan Wajib Pajak, Pemkab Jepara Pasang Plang di Aset Penunggak Pajak

Teras Merdeka – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara, Jawa Tengah melakukan pemasangan plang pada properti wajib pajak yang menunggak pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di wilayahnya.

Penjabat (Pj) Bupati Jepara, Edy Supriyanta menyampaikan, tindakan pemasangan plang tersebut diambil setelah terindikasi 12 pemilik properti menunggak pajak, dengan total tunggakan mendekati Rp1 miliar. Bahkan, salah satu dari mereka tercatat belum membayar pajak lebih dari 10 tahun.

Edy menjelaskan, plang dipasang sebagai peringatan dan akan dicabut setelah pembayaran dilakukan. Menurutnya, langkah itu diambil untuk menegakkan kedisiplinan dalam membayar pajak.

“Kami pasang plang sebagai peringatan. Ketika sudah dilunasi, tanda tersebut akan dicabut,” ujarnya, Rabu (9/10/2024).

Pada kesempatan itu, Edy melakukan inspeksi di beberapa lokasi, seperti lahan sawah di sebelah utara Gedung Wanita Jepara, area sawah di depan Balai Desa Mulyoharjo, dan pabrik asbes di Kecamatan Batealit.

Kepada masyarakat, Edy mengimbau, agar lebih rutin memeriksa aset pajak mereka dan membayar kewajiban tepat waktu. Pembayaran berkala, menurutnya, akan meringankan beban dan mencegah penumpukan tunggakan yang memberatkan.

“Jika dibayar secara berkala, beban akan terasa lebih ringan. Sebaliknya, jika dibiarkan, utang pajak akan semakin membengkak dan menyulitkan,” jelasnya.

Baca Juga: Tegaskan Larangan PKL Jualan di Jalan Protokol, Pemkab Jepara Tertibkan Para Pedagang

Disampaikan, pemerintah memberikan tenggat satu hingga dua bulan untuk pelunasan. Jika tunggakan tidak segera dibayar, tindakan hukum akan diambil sesuai peraturan yang berlaku.

“Penagihan akan terus dilakukan, dan bagi yang mengabaikan, akan ada tindakan tegas,” tandasnya.

Dengan langkah tegas ini, lanjut Edy, pihaknya berharap dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor PBB-P2.

Langkah tersebut juga diharapkan menjadi pengingat bagi masyarakat lainnya, untuk lebih memperhatikan kewajiban mereka agar tidak berujung pada sanksi serupa di kemudian hari.