Teras Merdeka – Pemerintah Indonesia masih mencari solusi untuk menangani pengungsi Rohingnya yang terus bertahmbah. Menurut data dari Kementrian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, jumlah pengungsi Rohingnya hari ini mencapai 1.478 orang.
Di tengah desakan sebagian masyarakakat untuk memulangkan para pengungsi Rohingnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin justru membuka peluang menjadikan Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau sebagai lokasi penempatan pengungsi Rohingya.
Menurutnya, Pulau Galang di Batam sempat digunakan untuk menampung pengungsi asal Vietnam beberapa puluh tahun silam.
“Penempatannya di mana? Dulu pernah kita menjadikan Pulau Galang untuk pengungsi Vietnam. Nanti kita akan bicarakan lagi apa akan seperti itu. Saya kira pemerintah harus mengambil langkah-langkah [solutif],” ungkap Ma’ruf di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat yang disiarkan di kanal YouTube Wakil Presiden RI, dikutip pada Rabu (6/12/2023).
Ma’ruf juga mengingatkan masalah pengungsi Rohingya sebagai masalah kemanusiaan yang mesti diatasi bersama.
“Mereka [pengungsi Rohingya], bagaimanapun ini kemanusiaan. Karena kemanusiaan, harus kita tanggulangi,” ucapnya.
Ia menjelaskan bahwa pengungsi Rohingya tidak mungkin ditolak.
Namun sebelum ditampung, imbuhnya, pemerintah Indonesia tentu perlu menyiapkan berbagai antisipasi.
Baginya, ini penting agar tidak menimbulkan beban di kemudian hari bagi Indonesia, baik dari sisi negara ataupun masyarakat.
“Selama ini, kan tidak mungkin kita menolak, tetapi juga tentu kita mengantisipasi jangan sampai kemudian ada penolakan oleh masyarakat, dan kemudian bagaimana supaya juga mengantisipasi jangan sampai nanti terus lari, semua larinya ke Indonesia, ke sini. Itu menjadi beban,” paparnya.
Ma’ruf juga mengatakan jika masalah pengungsi serupa turut dihadapi oleh negara-negara di Eropa seperti Yunani. Sehingga ia berharap ada pembahasan bersama di tingkat internasional, khususnya dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).
“Kita akan bicarakan juga dengan UNHCR yang punya tanggung jawab masalah pengungsian di PBB. Ini harus dilakukan pembahasan bersama,” ucapnya.
