Teras Merdeka – Revitalisasi desa dinilai menjadi kunci penting dalam memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan sekaligus mendukung pengendalian penduduk yang berkelanjutan di Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko, menegaskan hal tersebut sebagai bagian dari urusan wajib non-pelayanan dasar bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
Dengan jumlah desa mencapai 8.563 dan sebanyak 2.208 di antaranya berstatus desa mandiri pada 2025, Jawa Tengah dinilai memiliki potensi besar untuk menggerakkan ekonomi dari tingkat paling bawah.
“Revitalisasi desa bukan hanya infrastruktur, tapi juga penguatan BUMDes, UMKM dan program ketahanan pangan agar desa jadi mandiri secara ekonomi,” kata Heri.
Ia menyoroti peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) pelaksana utama.
Menurutnya, sejumlah program strategis seperti “Satu OPD Satu Desa Dampingan” yang telah menjangkau 452 desa sejak 2019 hingga 2025 perlu terus dioptimalkan, khususnya untuk mendorong pemberdayaan ekonomi desa, termasuk pengembangan Koperasi Desa Merah Putih.
Heri menilai, penguatan ekonomi desa tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pengendalian penduduk.
“Jika ekonomi desa kuat, masyarakat lebih sadar merencanakan keluarga, sehingga pengendalian penduduk berjalan alami tanpa paksaan,” ujar politisi Partai Gerindra ini.
Ia mencontohkan sejumlah program percontohan pemberdayaan di sembilan desa yang berhasil menggraduasi ratusan keluarga dari bantuan sosial, serta inisiatif BUMDes dalam pengelolaan program ketahanan pangan berbasis potensi lokal.
“Ini bukti revitalisasi desa bisa kurangi kemiskinan dan kendalikan pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali,” tambahnya.
Heri Londo juga mendorong penguatan koordinasi lintas OPD, termasuk dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, agar program pemberdayaan ekonomi terintegrasi dengan upaya peningkatan peserta KB aktif serta pengembangan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga.
“DPRD akan kawal anggaran agar revitalisasi ini tepat sasaran, karena desa yang berdaya akan jadi fondasi Jateng yang inklusif dan terkendali populasinya,” tegasnya. [Adv]
