Teras Merdeka – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko menilai, Jawa Tengah membutuhkan strategi khusus dan terarah untuk mendukung upaya nasional keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap). Menurutnya, salah satu kunci utama terletak pada pemberdayaan desa yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Heri menegaskan, Indonesia telah cukup lama berada dalam kategori negara berpendapatan menengah, dan tantangan tersebut juga dirasakan di tingkat daerah, termasuk Jawa Tengah.
“Jawa Tengah sebagai penyumbang besar PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) nasional tidak boleh hanya menjadi penonton. Kita butuh strategi daerah yang fokus pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi dari bawah, yaitu dari desa-desa kita,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemberdayaan desa menjadi prioritas strategis mengingat sebagian besar penduduk Jawa Tengah masih tinggal di wilayah pedesaan. Penguatan ekonomi desa dinilai akan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan per kapita sekaligus mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Menurut Heri, pengembangan UMKM, koperasi desa, BUMDes, serta hilirisasi produk pertanian dan perikanan harus menjadi agenda utama dalam pembangunan ekonomi daerah.
“Lihat saja program Koperasi Merah Putih yang sedang digalakkan, ini peluang besar. Desa-desa kita punya potensi besar di sektor pertanian, pariwisata dan usaha kecil. Jika dikelola dengan baik, ini akan jadi motor penggerak untuk naik kelas ekonomi,” tambahnya.
Lebih lanjut, politisi Partai Gerindra ini mengaitkan strategi keluar dari middle income trap dengan isu strategis pembangunan daerah lainnya, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, ketahanan pangan, serta pemerataan infrastruktur.
Ia mendorong Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil bersama Dinas Koperasi dan UMKM untuk lebih intensif mendampingi desa dalam menyusun rencana pembangunan yang selaras dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah.
“Pemberdayaan bukan hanya pelatihan seremonial, tapi akses modal, pasar digital dan infrastruktur dasar seperti internet di blankspot desa. Ini akan membantu petani dan pelaku UMKM bersaing, sehingga pendapatan naik dan kontribusi ke PDRB Jateng semakin signifikan,” tegas Heri.
Heri juga mengajak seluruh anggota DPRD serta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk aktif mengawasi dan mendukung implementasi program-program pemberdayaan desa agar berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Keluar dari middle income trap bukan mimpi jika kita mulai dari desa. Jateng bisa jadi contoh provinsi yang mandiri dan inklusif,” pungkasnya. [Adv]
