Teras Merdeka – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko mendorong penguatan sistem pengelolaan sampah perkotaan yang terintegrasi, menyusul meningkatnya volume sampah di Indonesia yang kian mengkhawatirkan.
Ia menegaskan, penanganan sampah tidak bisa lagi dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan kolaborasi lintas sektor. Mulai dari pemerintah daerah, swasta, hingga masyarakat.
“Persoalan sampah kota tidak cukup diselesaikan dengan pendekatan konvensional. Kita butuh sistem terpadu dan kolaborasi nyata,” tegasnya.
Data terbaru menunjukkan, timbulan sampah nasional telah mencapai sekitar 68,5 juta ton per tahun, dengan tren yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Di wilayah perkotaan, peningkatan konsumsi rumah tangga menjadi salah satu faktor utama lonjakan produksi sampah.
Heri menilai, tantangan terbesar saat ini bukan hanya pada volume sampah, tetapi juga pada lemahnya integrasi sistem pengelolaan, mulai dari pemilahan, pengangkutan, hingga pengolahan akhir.
“Selama ini, banyak daerah masih fokus pada pengangkutan dan pembuangan. Padahal, kunci utamanya ada di pengurangan dan pengolahan sejak dari sumber,” ujarnya.
Ia juga menyoroti masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis 3R (reduce, reuse, recycle). Padahal, studi menunjukkan bahwa perilaku rumah tangga memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan pengelolaan sampah di perkotaan.
Selain itu, persoalan sampah juga berdampak langsung terhadap lingkungan dan kesehatan. Sejumlah penelitian mencatat bahwa lokasi pembuangan sampah yang tidak terkelola dengan baik berpotensi mencemari udara dan meningkatkan kadar partikel berbahaya (PM2.5) di sekitarnya.
“Kita tidak bisa lagi memandang sampah hanya sebagai isu kebersihan, tetapi juga sebagai isu kesehatan dan lingkungan,” tegasnya.
Untuk itu, Heri mendorong pemerintah daerah membangun sistem terpadu berbasis data, termasuk optimalisasi teknologi dalam pemantauan dan pengelolaan sampah secara real time.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan infrastruktur pengolahan sampah. Seperti fasilitas daur ulang dan pengolahan sampah menjadi energi, guna mengurangi ketergantungan pada tempat pembuangan akhir (TPA).
“Kalau tidak ada perubahan sistem, TPA akan terus penuh dan menjadi bom waktu lingkungan,” katanya.
Ke depan, ia berharap kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dapat diperkuat untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah perkotaan yang lebih berkelanjutan.
“Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab bersama,” pungkasnya.
