Teras Merdeka — Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi tolok ukur penting dalam memastikan masyarakat Jawa Tengah memperoleh hak dasar secara merata di berbagai urusan wajib pemerintahan. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko, menegaskan pentingnya peningkatan capaian SPM sebagai upaya menekan kesenjangan antarwilayah.
Heri menyampaikan bahwa SPM mencakup urusan krusial seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat, serta sosial.
“SPM bukan sekadar target administratif, tapi komitmen kita untuk wujudkan pelayanan dasar yang berkualitas bagi seluruh warga Jateng,” katanya.
Menurutnya, meskipun sejumlah indikator SPM menunjukkan kemajuan, masih terdapat tantangan serius di wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan.
Beberapa indikator seperti rasio puskesmas per satuan penduduk, angka partisipasi sekolah, hingga akses infrastruktur jalan dan jembatan masih membutuhkan perhatian lebih agar memenuhi standar nasional.
Heri menekankan peran organisasi perangkat daerah (OPD) pelaksana, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang, dalam meningkatkan capaian SPM.
“Koordinasi antar-OPD harus lebih solid, karena SPM saling terkait satu sama lain,” ujarnya.
Ia juga mengaitkan pemenuhan SPM dengan isu strategis daerah, terutama pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antarwilayah. Dengan SPM yang terpenuhi, masyarakat dinilai akan lebih mudah mengakses pendidikan berkualitas, layanan kesehatan primer, serta infrastruktur dasar yang mendukung produktivitas ekonomi.
Tak hanya itu, Heri mendorong adanya evaluasi berkala terhadap capaian SPM di setiap kabupaten dan kota.
“Jangan sampai ada daerah yang masih jauh dari target, karena ini menyangkut hak dasar warga,” lanjutnya.
Selain evaluasi, Heri juga mengajak pemerintah kabupaten/kota untuk aktif melaporkan progres capaian SPM. Hal ini dinilai penting agar pemerintah provinsi dapat memberikan pendampingan yang lebih terarah pada sektor-sektor dengan capaian rendah.
Ia mencontohkan urusan ketentraman dan perlindungan masyarakat yang dikelola Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat serta Satpol PP, di mana kondusivitas wilayah menjadi bagian dari SPM yang harus terus dijaga.
Heri berharap peningkatan SPM dapat menjadi prioritas bersama hingga akhir periode RPJMD, sehingga Jawa Tengah semakin unggul dalam pemerataan dan kualitas pelayanan publik. [Adv]
