Pemkab Semarang Prioritaskan Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem 2025

Teras Merdeka – Pemerintah Kabupaten Semarang, Jawa Tengah menargetkan penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem sebagai program prioritas di tahun 2025.

Hal itu disampaikan Bupati Semarang Ngesti Nugraha, pada penandatanganan pakta integritas pelaksanaan APBD 2025 oleh 46 pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di pendapa rumah dinas bupati setempat, Kamis (2/1/2025) siang.

“Diharapkan seluruh OPD dapat melakukan percepatan program penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem di tahun 2025. Selain itu, juga perlu diperhatikan pengendalian inflasi di semester pertama tahun ini,” katanya.

Ia mengatakan, penandatanganan pakta integritas itu merupakan komitmen jajaran OPD, dalam melaksanakan dana APBD 2025 secara transparan dan efektif. Sehingga, masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dampak program pembangunan.

Ia juga mengingatkan, untuk tetap mematuhi regulasi yang berlaku, agar tidak berujung kasus pelanggaran hukum.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang, Rudibdo menyampaikan, dana APBD 2025 sebesar Rp2,69 triliun. Dari jumlah itu, pendapatan daerah tercatat Rp2,59 triliun atau naik Rp21,17 miliar dibandingkan APBD perubahan 2024.

Baca Juga: Panjang Lintasan Capai 26,95 km, Tol Semarang-Demak Ditargetkan Selesai 2027

Disampaikan, penandatanganan pakta integritas dilakukan di awal Januari 2025 bertujuan agar satuan kerja dapat segera melaksanakan kegiatan pembangunan. Terutama, yang berkaitan dengan tiga program prioritas, yakni penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, dan pengendalian inflasi.

“Hal ini perlu dilakukan karena akan berpengaruh pada pencapaian insentif fiskal,” terangnya.

Pada kesempatan itu, juga dilakukan penandatanganan pakta integritas pelaksanaan APBDes oleh 207 kepala desa.

Menurut Rudibdo, hal itu untuk menyesuaikan pelaksanaan program kegaitan Pemkab Semarang dan seluruh Pemdes terkait pengelolaan dana desa.

Selain itu, juga bantuan keuangan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, serta penghasilan desa yang sah lainnya.

Ketua DPRD Kabupaten Semarang Bondan Marutohening mengingatkan, komitmen para pimpinan OPD dan kades untuk melaksanakan seluruh anggaran secara akuntabel, transparan, efektif, dan efisien. Dia juga mengimbau ada antisipasi terkait program baru, yakni makan bergizi gratis (MBG) oleh pemerintah pusat.

“Juklak dan juknisnya belum tahu. Kita sudah siapkan dana cadangan Rp10 miliar untuk (mendukung program) makan bergizi di Kabupaten Semarang,” pungkasnya.