Teras Merdeka – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa akan ada peraturan terbaru terkait siapa saja yang diperbolehkan membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yakni Pertalite.
Mengutip CNBC Indonesia, Bahlil mengatakan, saat ini aturan tersebut sudah hampir selesai digarap. Namun masih menunggu waktu yang tepat untuk pengimplementasian.
“Menyangkut pembatasan BBM sebenarnya sudah hampir selesai, nggak ada lagi yang berarti tinggal menunggu waktu yang tepat untuk diumumkan. Saya pikir nggak ada lagi saya sampaikan kendalanya,” ungkapnya pada Jumat (18/10/2024).
Bahlil juga mengungkapkam bahwa sejumlah opsi terkait perubahan kebijakan telah dibahas dan menunggu finalisasi. Termasuk kemungkinan pemerintahan mendatang yang bisa saja merubah kebijakan subsidi tertutup.
“Yang jelas akan kami umumkan. Mau 10 wacana oke tinggal keputusan,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Centre of Food, Energy and Sustainable Development INDEF, Abra El Talattov mengingatkan, apabila pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak segera menerapkan kebijakan subsidi BBM yang tepat sasaran, maka beban subsidi yang besar akan diwariskan kepada pemerintahan mendatang.
Menurut penjelasannya, kebijakan subsidi BBM yang terbuka saat ini dinilai tidak efisien dan bisa menambah tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Terutama di tengah risiko volatilitas harga minyak mentah global.
“Jadi kalau pemerintah tidak segera mengambil langkah tegas untuk melakukan perubahan kebijakan subsidi tertutup ini pasti akan menjadi beban bagi APBN ke depan ya,” kata Abra pada Kamis (26/9/2024).
Abra mengingatkan pada 2022, ketika terjadi lonjakan harga minyak dunia, pemerintah masih bisa melakukan manuver fiskal dengan memperlebar defisit APBN lebih dari 3% terhadap PDB. Langkah ini memungkinkan pemerintah menambah subsidi dan kompensasi energi hingga lebih dari Rp 500 triliun.
Namun menurutnya, di masa mendatang, pemerintah harus kembali disiplin secara fiskal dan tidak lagi memiliki fleksibilitas seperti itu. Oleh karena itu, Abra menegaskan bahwa tantangan besar menanti pemerintahan berikutnya.
Ia menilai jika persoalan subsidi energi tidak segera ditangani di masa pemerintahan Jokowi, maka masalah ini akan menjadi beban berat bagi pemerintahan Prabowo.
