Pemkot Semarang Jadikan Proyek Pengendalian Banjir Jadi Pilar Utama Kota Berkelanjutan 2025

Teras Merdeka – Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah telah mempersiapkan sejumlah proyek pengendalian banjir di berbagai wilayah. Hal itu dilakukan sebagai pilar utama menuju kota berkelanjutan pada 2025.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang, Budi Prakosa menjelaskan, proyek pengendalian banjir dirancang secara kolaboratif oleh berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) dan didukung oleh pemerintah pusat.

“Sebagai bagian dari National Urban Flood Resilience Project (NUFReP), kami telah merancang beberapa proyek strategis, termasuk pengendalian banjir Plamongan Hijau. Ini bukan hanya proyek teknis, tetapi juga solusi berkelanjutan untuk mengurangi risiko banjir yang kerap melanda wilayah perkotaan,” katanya, Kamis (9/1/2025).

Ia mengatakan, pembangunan kolam retensi di Plamongan Hijau disiapkan mampu menyediakan kapasitas penyimpanan air sebesar 500.000 meter kubik untuk meredam limpasan hujan.

Kemudian, kata dia, optimalisasi sistem pompa air dengan penambahan unit pompa berkapasitas total 2.500 liter per detik di titik rawan banjir, seperti Semarang Utara dan Timur.

“Pembangunan Bendung Kanal Banjir Barat. Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas saluran air hingga 30 persen dan mengurangi genangan di kawasan strategis,” katanya.

Ia juga menerangkan, upaya rehabilitasi sistem drainase perkotaan yang dirancang secara modern dengan anggaran Rp1,8 triliun untuk memastikan aliran air yang lebih efisien.

Sementara itu, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Semarang, Hernowo Budi Luhur mengatakan, pengendalian banjir tidak hanya bertujuan mengurangi kerugian material, tetapi juga mendukung produktivitas kota.

Data dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang menunjukkan bahwa banjir pada 2024 menyebabkan kerugian ekonomi sebesar Rp. 850 miliar, termasuk kerusakan infrastruktur, hilangnya produktivitas kerja, dan penurunan kualitas hidup masyarakat.

“Proyek ini akan meminimalkan dampak banjir hingga 70 persen dan mempercepat pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat,” katanya.

Baca Juga: BMKG Ungkap Alasan Mundurnya Puncak Musim Hujan di Sejumlah Daerah

Proyek pengendalian banjir Semarang, kata dia, melibatkan dukungan berbagai pihak, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sektor swasta, serta partisipasi aktif masyarakat.

Sementara itu, Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu menekankan pentingnya kolaborasi tersebut.

“Semarang adalah rumah kita bersama. Upaya pengendalian banjir membutuhkan kerja sama yang kuat, dari pemerintah hingga warga, untuk memastikan keberlanjutan pembangunan,” kata Ita, sapaan akrabnya.

Langkah pengendalian banjir tersebut menjadi bagian integral dari strategi besar Semarang 2025, dengan pendekatan yang holistik untuk menciptakan kota yang lebih aman, nyaman, dan kompetitif.