Teras Merdeka – Sejumlah pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang hendak membeli rumah akan dihapuskan oleh pemerintah. Salah satunya, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait mengatakan, untuk menghapus pungutan BPHTB ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dan dirinya sudah membuat surat keputusan bersama.
“BPHTB itu harusnya 5 persen (dari harga jual dikurangi Nilai Perolehan Objek Tidak Kena Pajak), itu bisa 0 persen. Itu sangat membantu rakyat (membeli rumah),” katanya pada Selasa (7/1/2025), dikutip dari CNN Indonesia.
Kemudian, ada pungutan Persetujuan Bangun Gedung (PBG) yang juga dihapuskan. PBG sendiri adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, memperluas, mengurangi, dan merawat bangunan gedung sesuai teknis bangunan gedung.
Baca Juga: Kabar Baik untuk Pejuang KPR, Pemerintah Akan Pangkas Harga Rumah
PBG untuk membangun rumah bisa bervariasi, tergantung sejumlah faktor seperti luas bangunan, biaya administrasi, pengukuran dan pemetaan, konsultasi hingga retribusi daerah yang berkisar Rp. 5 juta-Rp12 juta.
“PBG untuk bangunan gedung, ya itu juga 0 persen,” katanya.
Ketiga, Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ia mengatakan 6 bulan ke depan PPN untuk pembelian rumah yang di bawah Rp. 2 miliar akan digratiskan.
“Ini adalah sesuatu yang tadinya bayar, sekarang menjadi gratis buat rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat kecil yang berpenghasilan tadi MBR, berpenghasilan rendah,” katanya.
Ia mengatakan, kebijakan tersebut dilakukan demi membantu masyarakat memiliki rumah.
Tak hanya penghapusan BPHTB, PBG dan PPN, untuk mewujudkan cita-cita pemerintah agar masyarakat bisa gampang mendirikan dan memiliki rumah, pemerintah juga mempercepat proses penerbitan PBG dari tadinya 45 menjadi 10 hari.
