Penggunaan E-Katalog Dinilai Lebih Inovatif, Luhut Sebut OTT KPK Kampungan

Teras Merdeka – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan menilai aksi operasi tangkap tangan (OTT) seperti yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah kampungan. Hal ini karena pemerintah perlu melakukan inovasi digital dalam upaya penyelamatan uang negara.

Bukan tanpa alasan, Luhut mengatakan hal tersebut karena teransaksi saat ini bisa dilakukan dengan bermacam cara, termasuk secara digital.

Ia mengklaim, program digitalisasi seperti katalog elektronik (e-katalog) lebih ampuh dalam mengatasai korupsi dan bisa menghemat anggaran negara hingga ratusan triliun.

“Jadi digitalisasi ini, orang marah sama saya waktu saya bilang dulu OTT kampungan karena dengan digital kita membangun ekosistem, orang nggak bisa curi. Kenapa? Karena semua dengan mesin, anda deal dengan mesin,” kata Luhut dalam acara Temu Bisnis VIII P3DN di ICE BSD, Tangerang, Selasa (17/9/2024) dikutip dari CNBC Indonesia (18/9/2024).

Luhut mengatakan, KPK dalam setahun terakhir sukses menghemat ratusan triliun berkat adanya e-katalog. Ia mengatakannya dengan mengutip laporan Deputi Bidang Pariwisata dan Kemenko Marves, Odo RM Manuhutu.

“Sekarang Anda tidak tahu, selama 1 tahun terakhir ini berapa ratus triliun yang dihemat oleh KPK. Satu pembelian laptop, Odo lapor ke saya, satu item, itu bisa menghemat 40 persen dari berapa triliun,” ucapnya.

Transparansi tersebut akan terus didorong oleh pemerintah. Salah satunya melalui Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik dari tindak gratifikasi.

“Ini supaya membentengin. Jadi negeri ini harus kita bangun, kita bawa dalam satu sistem. Jadi bukan OTT-OTT Rp 50-100 juta, ramai, jadi drama,” tegas Luhut.

Baca Juga: Hasil Studi: Status Kaya atau Miskin Bisa Dikenali dari Wajah

Adapun, jumlah item yang tersedia di e-Katalog naik signifikan. Hingga saat ini angkanya menyentuh 9,4 juta item yang sudah melakukan registrasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP).

Luhut menyebut, pemerintah akan mengelompokkan 9,4 juta item tersebut.

“Sekarang kita lagi mengelompokkan macam-macam 9,4 juta. Sehingga itu akan melahirkan satu industry policy yang nanti akan kita membangun industri-industrinya untuk mensuplai ke e-katalog,” jelasnya.

Luhut mengatakan, dampak dari tahun lalu dengan pembelanjaan e-katalog pada ekonomi RI mencapai hampir 100%. Selain itu juga menciptakan banyak lapangan kerja, hingga 2,9 juta.

“Jadi ngapain kita impor? Kita bisa buat dan itu menciptakan lapangan kerja, inovasi, pendidikan, macam-macam. Tidak terbayangkan jujur dari awal kita mulai e-katalog ini bahwa ujungnya seperti ini,” pungkasnya.