Pemerintah Punya 27 Ribu Aplikasi, Luhut Tantang Anak Muda Ahli IT Bantu Bereskan

Teras Merdeka – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Pandjaitan menantang anak-anak muda Indonesia yang memiliki keahlian di bidang IT untuk bisa menangani 27 ribu aplikasi pemerintahan yang ada.

“Ternyata kita punya 27 ribu aplikasi seluruh pemerintahan ini. Itu punya berapa banyak vendor itu. Sekarang, saya katakan, banyak adik-adik yang muda, yang dari ahli IT, ayo tunjukkan kau ini orang Indonesia hebat, satukan ini,” tegasnya dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2023 yang dipantau secara daring, Senin (20/3 /2023).

Luhut yakin bahwa anak bangsa bisa melakukannya tanpa perlu biaya yang tinggi.

Ia memberikan contoh, seperti aplikasi PeduliLindungi yang sukses dikembangkan ketika pandemi lalu.

“Saya diberitahu Pak Anas (Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas) di Indonesia ini banyak anak muda hebat-hebat yang membuat aplikasi-aplikasi di kementerian, lembaga, pemda dan sebagainya. Ayo Anda bekerja. Tidak pakai uang-uang mahal-mahal semua itu dan saya yakin bisa. Haqqul yaqin karena pengalaman di Covid-19 kemarin,” ucapnya.

Tak hanya itu, Luhut juga menekankan digitalisasi merupakan salah satu pilar ekonomi Indonesia. Khususnya untuk menjadi negara maju. Tentunya selain dengan hilirisasi, dana desa dan harga komoditas.

Kemudian, ia juga menyebutkan kesuksesan e-katalog atau katalog elektronik yang dikembangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Mantan Menko Polhukam itu menerangkan, ada potensi pengadaan barang/jasa pemerintah senilai hingga Rp 1.600 triliun. Di mana sekitar 90 persennya masih dipasok melalui impor.

Pemerintah pun terus mendorong agar angka belanja pemerintah tersebut bisa dilakukan di Indonesia. Sehingga roda ekonomi bisa berputar di dalam negeri.

“Anda lihat e-katalog, ada 105 miliar dolar AS atau Rp 1.600 triliun yang selama ini kita impor hampir 90 persen. Sekarang, bertahap dari mulai tahun lalu, itu sudah mulai kita masukkan e-katalog. Itu sudah Rp 400 triliun tahun lalu. Tahun ini Presiden memberikan instruksi itu 90 persen kita harus capai tahun ini. Itu bisa,” jelasnya.

Menurut catatan Kemenko Marves, realisasi belanja produk dalam negeri (PDN) pada 2022 oleh kementerian/lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan BUMN mencapai Rp 698,68 triliun. Jumlah ini setara dengan 69,78 persen dari komitmen Rp 1.001,26 triliun.

Sementara itu, pada tahun 2023, pemerintah menargetkan belanja produk dalam negeri (PDN) sebanyak 95 persen, dengan penayangan 5 juta produk dalam negeri di e-katalog.

Luhut menegaskan, efisiensi melalui terbangunnya ekosistem digitalisasi diyakini akan mampu mengurangi korupsi. Termasuk mendorong inovasi anak bangsa.

“Memang tiba-tiba naik penerimaan pajak kita 48,6 persen itu dari batu? Dari efisiensi. Karena semua terdigitalisasi. Ini yang kita bangun, ekosistem. Sehingga akan mengurangi korupsi, akan membuat efisiensi dan akan juga membuat inovasi-inovasi anak muda Indonesia,” terang Luhut Pandjaitan.