Teras Merdeka – Kelayakan dapur dan kualitas pengelolaan menjadi perhatian Mitra Dapur Indonesia (MDI) Jawa Tengah dalam mendukung keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto.
Organisasi ini berkomitmen memperketat verifikasi terhadap mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ingin bergabung, guna memastikan operasional dapur memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pengukuhan jajaran Dewan Pengurus Provinsi (DPP) MDI Jawa Tengah di Hotel MG Setos, Kota Semarang, Sabtu (14/11/2026). Kehadiran organisasi ini diharapkan menjadi wadah bagi para mitra penyedia dapur untuk memperkuat koordinasi sekaligus mengawal keberlanjutan program MBG.
Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) MDI, Kusmanto Haryadi, mengatakan Jawa Tengah menjadi provinsi pertama yang dikukuhkan secara nasional. Pertimbangannya, Jawa Tengah memiliki populasi penduduk yang padat serta dinamika pelaksanaan program MBG di lapangan yang membutuhkan perhatian khusus.
“Asosiasi Mitra Dapur Indonesia bertujuan sebagai penjembatan antara mitra-mitra dapur yang memang comply dan layak supaya bisa membantu program MBG ini berkelanjutan dan berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh Bapak Presiden dan pemerintah,” ujar Kusmanto usai acara pengukuhan.
Sementara itu, Ketua Umum DPP MDI Jawa Tengah, Andung Supriagi, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan sembarangan menerima mitra SPPG. Setiap calon anggota harus melewati proses verifikasi untuk memastikan kelayakan fasilitas dan kesiapan pengelolaan dapur.
Menurut Andung, terdapat potensi sekitar seribu mitra dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang menyatakan kesiapan bergabung. Namun, penerimaan anggota dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan kualitas dan kepatuhan terhadap standar yang berlaku.
Proses verifikasi meliputi pemeriksaan luas bangunan dapur berdasarkan standar operasional prosedur (SOP), kelengkapan peralatan memasak, hingga pendampingan tata kelola operasional. Langkah tersebut dilakukan agar mitra yang bergabung benar-benar memiliki kesiapan dalam mendukung pelaksanaan program MBG.
“Kita bicara kualitas bukan kuantitas. Jadi, kita bertahap hanya yang mau dan comply saja, serta tentunya peduli dengan program MBG ini sehingga baru bisa bergabung dengan kami,” tegas Andung.
Terkait penanganan dapur SPPG bermasalah, MDI menjelaskan bahwa pengawasan dan penindakan terhadap dapur di luar keanggotaan organisasi merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN). Adapun MDI berfokus pada pembinaan dan verifikasi terhadap dapur yang secara resmi mengajukan diri untuk bergabung sebagai anggota.
Sebagai langkah awal, MDI Jawa Tengah akan segera membentuk kepengurusan di tingkat kabupaten/kota. Pembentukan struktur organisasi tersebut sekaligus untuk memperkuat proses verifikasi lapangan sehingga kelayakan calon mitra dapat diperiksa secara lebih optimal.
“Dalam waktu dekat kita akan bentuk segera di tiap kabupaten/kota. Secara embrionya sudah ada, tinggal memantapkan dan verifikasi saja apakah yang siap bergabung dengan kami ini betul-betul dapurnya bagus. Jangan sampai yang bergabung atau menjadi ketua malah dapurnya tidak bagus,” pungkas Andung.
