Teras Merdeka — Isu kesenjangan pendapatan masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Tengah. Di tengah upaya pemulihan ekonomi dan tekanan inflasi, Wakil Ketua DPRD Jateng, Heri Pudyatmoko, menegaskan pentingnya penurunan Indeks Gini sebagai indikator utama keberhasilan pemerataan ekonomi.
Heri Pudyatmoko yang akrab disapa Heri Londo menyebut, Jawa Tengah sebagai provinsi dengan basis agraris dan industri harus memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati kelompok tertentu.
“Pemerataan harus menjadi prioritas. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan bermakna jika kesenjangan pendapatan tetap lebar,” ujar Heri.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Gini Ratio Jawa Tengah pada Maret 2025 tercatat sebesar 0,359 atau turun 0,008 poin dibandingkan periode sebelumnya. Meski mengalami penurunan, angka tersebut dinilai masih menunjukkan ketimpangan yang perlu ditekan lebih jauh agar mendekati level ideal di bawah 0,3.
Politisi Partai Gerindra ini menekankan bahwa peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta penguatan UMKM dan ekonomi rakyat, menjadi instrumen kunci dalam menurunkan indeks ketimpangan.
“Kita tidak boleh puas dengan penurunan kecil; targetnya adalah membuat Gini Ratio terus merosot agar manfaat pertumbuhan ekonomi dirasakan secara merata,” ujarnya.
Heri juga menyoroti peran urusan pemerintahan wajib, khususnya bidang tenaga kerja dan sosial. Ia mendorong Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk memperkuat penempatan tenaga kerja lokal guna menekan angka pengangguran terbuka dan meningkatkan pendapatan kelompok berpenghasilan rendah.
Selain itu, ia menilai program pemberdayaan perempuan dan anak, terutama di era digital, perlu diintegrasikan dengan strategi ekonomi daerah agar kesenjangan gender yang turut memengaruhi ketimpangan pendapatan dapat ditekan.
Dalam konteks kewilayahan, Heri menyinggung masih lebarnya jurang antara daerah perkotaan seperti Semarang dengan wilayah pedesaan di Temanggung atau Brebes, terutama terkait infrastruktur dan akses pasar.
“Revitalisasi desa melalui penguatan BUMDes bisa menjadi solusi, tetapi harus didukung koordinasi lintas OPD yang konsisten,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya peran Dinas Sosial dalam menangani kelompok rentan, termasuk lanjut usia terlantar dan masyarakat miskin ekstrem. Basis data terpadu masyarakat kurang mampu, menurutnya, harus dimanfaatkan secara optimal agar bantuan sosial tepat sasaran.
Heri Pudyatmoko turut mendorong kolaborasi dengan sektor swasta serta kemitraan global yang sejalan dengan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya pengurangan ketimpangan.
“Jawa Tengah punya potensi besar di sektor pertanian dan industri. Jika Gini Ratio bisa ditekan, maka peningkatan PDRB per kapita benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya. [Adv]
