Teras Merdeka — Persoalan perlindungan anak dinilai tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan hukum atau penanganan kasus semata. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko menegaskan, perlindungan anak membutuhkan kerja lintas sektor yang berkelanjutan agar tidak berhenti pada respons sesaat, melainkan menjadi sistem yang kuat dan preventif.
“Ketika kita bicara perlindungan anak, itu bukan hanya urusan satu dinas atau satu lembaga. Ini menyangkut cara negara, masyarakat, dan keluarga bekerja bersama,” ungkap Heri.
Ia menekankan, isu perlindungan anak mencakup berbagai aspek kehidupan mulai dari pendidikan, kesehatan, lingkungan sosial, hingga ketahanan keluarga. Karena itu, katanya, tanpa koordinasi lintas sektor, upaya perlindungan akan selalu tertinggal dari persoalan di lapangan.
Heri juga menyoroti berbagai persoalan yang masih dihadapi anak-anak, seperti kekerasan, eksploitasi, pernikahan usia dini, hingga anak putus sekolah akibat tekanan ekonomi keluarga. Menurutnya, persoalan-persoalan tersebut saling berkaitan dan tidak bisa ditangani secara parsial.
“Kalau pendidikan berjalan sendiri, kesehatan sendiri, dan perlindungan sosial sendiri, anak justru berada di ruang kosong di antara kebijakan. Di situlah risiko muncul,” jelasnya.
Ia mendorong adanya penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, sekolah, layanan kesehatan, aparat penegak hukum dan komunitas masyarakat dalam membangun ekosistem perlindungan anak yang utuh. Termasuk memperkuat peran keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama dalam tumbuh kembang anak.
Menurut Heri, dunia pendidikan memiliki peran strategis, tidak hanya dalam aspek akademik tetapi juga pembentukan karakter dan keberanian anak untuk bersuara ketika menghadapi ancaman.
“Sekolah harus menjadi ruang aman, bukan hanya tempat belajar. Begitu juga lingkungan sosial di sekitar anak, harus peka dan tidak permisif terhadap kekerasan,” ujarnya.
Ia menegaskan, perlindungan anak merupakan investasi sosial jangka panjang.
“Kalau kita gagal melindungi mereka hari ini, maka kita sedang menyiapkan masalah sosial di masa depan,” imbuhnya.
Heri berharap isu perlindungan anak tidak lagi dipandang sebagai urusan tambahan, melainkan menjadi bagian penting dari agenda pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Anak-anak bukan sekadar penerima kebijakan, mereka adalah masa depan daerah ini. Karena itu, perlindungan mereka harus menjadi tanggung jawab bersama,” pungkasnya. [Adv]
