Dinsos-P2KB Pekalongan Ajak Lembaga Lintas Agama Bantu Atasi Stunting

Teras Merdeka – Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P2KB) melakukan koordinasi strategi komunikasi percepatan penurunan stunting. Pengkonsolidasian dilakukan bersama unsur terkait, seperti lembaga lintas agama dan stakeholder.

Kepala Dinsos-P2KB Kota Pekalongan, Yos Rosidi menjelaskan, pihaknya mencoba lagi mengkonsolidasikan peran dari lintas sektor termasuk dalam hal ini lintas agama, karena pihaknya memandang penting peran para pemuka agama untuk pencegahan dan penurunan stunting.

Yos mengungkapkan bahwa percepatan penurunan stunting sudah dilakukan 2021 sudah bekerjasama dengan Kemenag, mengundang penghulu, pencatat nikah, Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Berencana) sampai dengan lintas agama, mereka yang bertugas mendampingi pernikahan di masing-masing agamanya harus digandeng supaya aware terhadap stunting, sehingga bisa menyelipkan materi terkait bagaimana pencegahan stunting.

“Kita cegah dari hulu sasar calon pengantin. Calon pengantin ini ketika datang ke pencatat nikah diminta mendownload aplikai elsimil, sebelum mengisi aplikasi tersebut mereka harus memeriksakan diri di puskesmas, hasilnya menjadi dasar pencatatan elsimil, darisitu diketahui apakah memenuhi syurajat nikah,” ungkapnya.

“Jika beresiko, mereka tetap diperbolehkan menikah tetapi harus disiapkan dahulu ketika berencana memiliki anak. memenuhi syarat,” lanjutnya.

Dalam kegiatan koordinasi peningkatan peran lintas agama dan stakeholder, Dinsos-P2KB selain mengundang lintas agama juga melibatkan babinsa dan bhabinkamtibmas yang keberadaannya dekat dengan masyarakat. Khususnya untuk bersama-sama menurunkan angka stunting di Kota Pekalongan.

Lebih lanjut, Yos menyebutkan bahwa pada tahun 2023, prevalensi stunting Kota Pekalongan 28,2 persen, kemudian dengan proses SSGI 2024 data terakhir prevalensi stunting 11 persen, ia berharap hingga proses SSGI selesai prevalensi di Kota Pekalongan betul-betul di bawah nasional atau dibawah 14 persen.