Teras Merdeka – Masalah kemiskinan di Indonesia masih menjadi PR besar pemerintah untuk menuntaskannya hingga ke bawah. Namun semakin hari kemiskinan di RI justru tambah mengakar dan membentuk kemiskinan struktural.
Ekonom Senior INDEF Aviliani mengungkapkan bahwa masyarakat kelas menengah ke bawah saat ini banyak yang hidup dari hutang. Salah satunya dari pinjaman online (Pinjol) karena banyak masyarakat yang tidak punya akses ke bank (bankable).
Menurutnya, hutang tersebut bahkan digunakan untuk makan. Itu pun banyak yang tidak mampu membayar hutangnya.
Di sisi lain, mereka tidak mendapatkan bantuan tunai langsung (BLT) karena digolongkan kelas menengah. Hal tersebut, kata Aviliani, membuktikan kemiskinan struktural makin nyata di Indonesia.
Kemiskinan struktural ialah kondisi di mana pendapatan seseorang berada di atas garis kemiskinan, tetapi relatif masih lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan masyarakat di sekitarnya.
“Sudah banyak kaum yang tidak kena BLT. Masalahnya kelas menengah yang turun cukup besar karena PHK, karena covid, PHK karena efisiensi dengan era digtalisasi,” ujarnya dalam diskusi publik INDEF, Selasa 22 Oktober, dikutip dari CNN (23/10/2024).
Aviliani menilai, kondisi ini harus menjadi perhatian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebab, pada era Joko Widodo, meski ada Kartu Prakerja, namun dampaknya tidak signifikan.
“Ini kondisi yang terjadi, pemerintah harus fokus pada permasalahan ini. Ada Prakerja, tapi apakah ini sudah disesuaikan, karena ini cukup besar uang saku dan uang programnya,” lanjutnya.
Sementara itu, Ekonom Senior INDEF Didin S Damanhuri mengatakan, penurunan kelas menengah bukan hanya karena covid-19 saja, melainkan juga karena alokasi APBN dan perbankan lebih banyak ke sektor besar, bukan UMKM.
Karenanya, ia menilai bantuan kepada masyarakat harus kembali dikaji. Hal ini untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan bisa menerima manfaatnya.
“Supaya tidak terjadi kemiskinan struktural, maka APBN dalam alokasinya harus memberikan stimulus kepada masyarakat bawah ini,” terangnya, dikutip dari CNN (23/10/2024).
Berdasarkan catatan Bank Indonesia yang ia paparkan, alokasi pendanaan dari perbankan untuk UMKM harusnya 99 persen. Namun, hanya terealisasi 18 persen, sisanya kepada sektor atau perusahaan besar.
“Ini peluang besar, bukan hanya dari APBN tapi juga perbankan, untuk kelompok UMKM. Supaya tidak hanya APBN, tapi juga dari stimulus perbankan itu dilakukan aliran dana pihak ketiga terhadap UMKM ini,” pungkasnya.
