Teras Merdeka – Nama politisi Budiman Sudjatmiko kembali mencuat setelah aksinya memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto pada pemilu di 2024 mendatang. Tindakan tersebut ramai dibicarakan lantaran Budiman dinilai membangkang PDIP dalam hal dukungan calon presiden (capres).
Namun begitu, Budiman menegaskan hal tersebut dilakukan atas nama dan keinginan pribadi dan tidak ada kaitannya dengan kepartaian.
Isu pemecatan dirinya pun ramai diperbincangkan publik. Namun hingga hari ini, Rabu (23/08/2023) isu pemecatan tersebut berhasil dibantah.
Budiman mengawali karir politiknya sebagai aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang dia deklarasikan pada 1996. Perannya ini juga membuatnya dipenjara oleh pemerintah Orde Baru dan divonis 13 tahun penjara setelah dituding menjadi dalang insiden peristiwa 27 Juli 1996.
Akan tetapi, Budiman hanya menjalani hukuman selama 3,5 tahun setelah mendapat amnesti dari Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada 10 Desember 1999. Setelah bebas dari penjara, Budiman melanjutkan pendidikannya ke Inggris.
Pada tahun 2021, Budiman ditunjuk Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengisi jabatan sebagai Komisaris Independen di PTPN V.
Budiman dan sejumlah aktivis lainnya akhirnya menyatakan diri masuk PDIP. Berdasarkan catatan pemberitaan detikcom saat itu, para aktivis yang masuk PDIP di antaranya yaitu Rahardjo Waluyo Jati (PRD), mantan Ketua Pijar Haikal, Akuat Supriyanto, Beathor Suryadi, Masinton Pasaribu (Front Perjuangan Pemuda Indonesia), hingga Sinyo (Gerakan Bersama Rakyat).
Kini, Budiman Sudjatmiko terancam dipecat dari PDIP setelah menyatakan dukungannya terhadap Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mulanya menyebut bahwa kubu pro-Prabowo telah melakukan pembajakan terhadap kadernya, Budiman.
Meskipun begitu, belum ada kejelasan mengenai peluang Budiman bakal bergabung dengan Gerindra.
Dikecam PDI-P
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebelumnya memastikan pihaknya akan memberikan sanksi disiplin tegas terhadap hal ini. Ia mengatakan bahwa Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun akan menyampaikan hal tersebut pada hari Senin (21/8/2023).
Akan tetapi, hingga hari sanksi pemecatan yang kencang berhembus itu, tak kunjung menjadi nyata.
Mengutip pemberitaan CNBC Indonesia, Hasto menegaskan bahwa selama ini, PDIP selalu mengedepankan etika politik dan setiap orang yang masuk PDIP atas dasar kesukarelaan, bukan dibajak atau diiming-imingi. Pembajakan ini pun dinilai sebagai bentuk ketidakpercayaan diri dari kubu Prabowo.
“Dengan melakukan politik devide et impera itu sebenarnya menunjukkan ketidakpercayaan diri dari pihak sana meskipun sebelumnya telah mencoba mengeroyok Pak Ganjar Pranowo, sehingga langkah langkah itu malah akan menghasilkan suatu energi positif bagi pergerakan seluruh kader PDI Perjuangan,” pungkakata Hasto.
Bahkan, Hasto juga mengomentari lokasi deklarasi tersebut yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Di mana justru akan membuat kader PDIP di Jawa Tengah semakin solid. Pasalnya, kejadian ini mirip dengan Pemilu 2019 lalu.
Kala itu, kubu Prabowo membangun posko di wilayah Solo, yang merupakan tempat asal Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang saat itu menjadi lawannya. Hasilnya, kubu Prabowo justru kalah karena tindakannya telah memantik semangat militansi kader dan pendukung.
“Apa yang terjadi itu justru malah membangunkan spirit seluruh kader-kader PDI Perjuangan, apalagi pengumumannya dilakukan di Jawa Tengah. Ini membangkitkan militansi seluruh kader-kader PDI Perjuangan,” pungkasnya.
