Teras Merdeka – Kabar terkait Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batu Bara yang hendak dipensiunkan secara dini menggelincir ke publik. Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani mengungkapkan tantangan yang dialami Indonesia dalam perkara ini.
Dalam rangkaian kegiatan Paris Summit 2023, Sri Mulyani menghadiri diskusi mengenai Private Capital Mobilization for Climate Investments di negara berkembang yang mempertemukan para pimpinan bank pembangunan multilateral. Termasuk juga pemimpin lembaga keuangan yang tergabung di GFANZ (Glasgow Financial Alliance for Net Zero) dan para pejabat pemerintah terkait.
Melalui diskusi tersebut, ia ikut berdiskusi terkait berbagai model dan pendekatan yang paling efektif untuk menggerakkan investasi swasta pada bidang iklim. Terkhusus di wilayah negara berkembang.
Di sana, Sri Mulyani juga membincangkan soal tantangan yang dihadapi dalam memensiunkan dini PLTU batu bara.
Menurutnya, ada beberapa hal yang harus dihadapi dalam memensiunkan dini PLTU batu bara. Pertama, sektor swasta memiliki kendala untuk bisa berpartisipasi karena berkaitan dengan taxonomy perpajakan.
“Ini yang harus kita atasi,” ungkapnya melalui akun instagramnya @smindrawati, Jumat (23/6/2023).
Adapun tantangan kedua yakni menyangkut cost of borrowing yang terhitung masih tinggi.
“Selain itu, investasi dalam infrastruktur untuk mendistribusikan energi juga perlu menjadi perhatian,” lanjutnya dalam postingan yang sama.
Sebagaimana diketahui, pemerintah memang berencana memensiunkan dini PLTU batu bara. Akan tetapi, biaya yang dibutuhkan cukup besar.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pernah menyatakan bahwa dibutuhkan investasi senilai US$8,58 miliar atau setara Rp123,37 triliun (kurs Rp 14.379) untuk melakukan pensiun dini atau early retirement 5,5 juta gigawatt PLTU di Indonesia sebelum tahun 2030.
“Penutupan dini PLTU memerlukan dukungan investasi 5,5 juta gigawatt PLTU yang akan ditutup sebelum 2030 dengan investasi US$8,58 miliar,” katnya pada Mandiri Investment Forum 2022, Rabu (9/2), sebagaimana dilansir dari cnnindonesia.com, Jumat (23/6/2023).
Meskipun dibutuhkan dana besar, namun Luhut menekankan bahwa pemerintah tetap pada komitmennya untuk mewujudkan target pengurangan emisi atau nol emisi lebih awal pada 2060.
