Teras Jepara – Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu), seringkali penyebaran hoaks meaningkat. Sehingga dibutuhkan langkah konkret untuk mencegahnya beredar di masyarakat. Salah satunya ialah dengan saring sebelum sharing.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara dari fraksi PDI-Perjuangan, Junarso di Cafe Grenjengan, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara.
Menurutnya, peredaran hoaks dapat mengancam kondusifitas Pemilu 2024. Masyarakat bertarung dengan argumen yang diyakininya, padahal keliru. Sehingga, seyogyanya masyarakat dapat menyaring informasi yang didapat sebelum sharing.
“Bahaya jika berita hoaks beredar di mana-mana, konflik mengudara dan pemilu menjadi tidak sehat. Ini harus ditangani, yakni dengan mencegah masyarakat tergesa-gesa dalam menyebar informasi,” ungkap Junarso, Sabtu (6/5/23).
Ia mengatakan, peredaran hoaks semakin membabi buta di tengah pesatnya arus informasi, khususnya di platform media sosial (medsos). Berita satu dengan lainnya saling tumpang tindih. Alhasil terjadi pembiasan informasi dan membingungkan masyarakat.
Meski begitu, Junarso optimis dengan masyarakat Jepara. Sebab, ia menilai bahwa bumiputera kota ukir termasuk dewasa dalam bersosial media. Hal itu membuat potensi termakan berita hoaks sangat kecil.
“Saya rasa masyarakat Jepara sudah dewasa dan cerdas dalam memanfaatkan sosial media. Tidak gampang tertipu dengan hoaks. Intinya, saring sebelum sharing,” tegasnya.
Sementara itu, Pemimpin Redaksi Radar Kudus sekaligus Narasumber dalam acara ‘Sukseskan Pemilu 2024, Tangkal Berita Hoaks’, Zainal Abidin mengingatkan agar selalu waspada dalam bersosial media.
Terlebih, black campaign biasanya berkeliaran sewaktu Pemilu. Propaganda negatif diluncurkan untuk mempertanyakan atau merusak reputasi seseorang (peserta Pemilu). Sehingga, ia berikan tanda masyarakat yang mudah termakan hoaks.
“Hoaks itu berita yang seolah-olah benar, padahal tidak. Umumya, masyarakat yang mudah berbagi (pamer), suka SARA, baca cuma judul dan abaikan hoaks mudah terlena dengan hoaks,” terang Zainal.
Di sisi lain, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara, Muhammadun menyampaikan, efek hoaks bisa saja turut menyerang lembaganya.
Tercatat, pada Pemilu 2019 setidaknya terdapat 771 hoaks yang menyerang KPU. Kemudian masyarakat tidak percaya pada KPU. Baginya, hal tersebut merupakan sebuah ironi.
Untungnya, berdasarkan lembaga survey Poltracking, KPU menduduki peringkat ketiga sebagai lembaga yang dipercaya oleh masyarakat.
“Kita bisa belajar dari Pemilu 2019, KPU diserang kanan kiri dengan hoaks. Tapi alhamdulilah, KPU masih dipercaya oleh masyarakat setelah TNI dan Presiden. Ini penting, karena posisinya KPU yang berhak berikan hasil Pemilu,” jelas Muhammadun.
Pada kesempatan yang sama, turut hadir Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Jepara yang juga menjadi narasumber yakni Arif Darmawan. Kemudian ada Kepala Bidang (Kabid) Komunikasi Diskominfo Jepara, Muslichan sebagai moderator acara.
