Teras Merdeka – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko, menegaskan pentingnya pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, aspek tersebut harus menjadi prioritas utama dan tidak boleh dikompromikan demi memastikan program berjalan aman serta memberikan manfaat bagi para penerima.
Heri menyampaikan hal itu menyusul munculnya sejumlah kasus dugaan gangguan kesehatan yang berkaitan dengan pelaksanaan MBG di sejumlah daerah, termasuk di Jawa Tengah. Ia menilai setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat sistem penyediaan dan pengawasan makanan.
Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup hanya dilihat dari jumlah penerima manfaat atau cakupan pelaksanaan. Kualitas makanan dan jaminan keamanannya juga harus menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan program.
“Program Makan Bergizi Gratis memiliki tujuan yang sangat baik untuk mendukung tumbuh kembang generasi muda. Namun keamanan pangan harus menjadi standar non-negotiable. Tidak boleh ada kompromi dalam aspek kualitas bahan baku, pengolahan, penyimpanan, maupun distribusi makanan,” kata Heri.
Politikus yang akrab disapa Heri Londo itu menilai pengawasan perlu dilakukan secara menyeluruh dalam setiap tahapan penyediaan makanan. Mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, hingga distribusi kepada para siswa harus memenuhi standar keamanan yang berlaku.
Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah daerah, dinas kesehatan, pihak sekolah, dan instansi terkait dalam menangani peserta didik yang mengalami keluhan kesehatan. Namun demikian, Heri menekankan bahwa langkah penanganan harus dibarengi dengan upaya pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang.
“Penanganan korban memang penting, tetapi yang lebih penting adalah membangun sistem pencegahan yang kuat. Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh agar kualitas layanan terus meningkat,” ujarnya.
Heri kemudian mendorong penerapan standar operasional prosedur atau SOP yang konsisten bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyediaan makanan program MBG. Menurutnya, SOP harus didukung dengan mekanisme pengawasan dan evaluasi secara berkala.
“Program sebesar ini harus ditopang sistem pengendalian mutu yang kuat. Jangan sampai ada perbedaan standar antarwilayah yang berpotensi menimbulkan masalah,” katanya.
Ia menambahkan, kepercayaan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam keberlanjutan program. Oleh karena itu, proses evaluasi dan penyampaian informasi kepada publik perlu dilakukan secara terbuka agar masyarakat mengetahui langkah-langkah perbaikan yang dilakukan.
Menurut Heri, pengawasan keamanan pangan juga membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Pemerintah daerah, Badan Gizi Nasional, dinas kesehatan, pihak sekolah, penyedia makanan, hingga masyarakat perlu memiliki peran dalam memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai standar.
“Keamanan pangan bukan hanya tanggung jawab satu pihak. Ini adalah tanggung jawab bersama karena yang kita lindungi adalah kesehatan dan masa depan anak-anak Indonesia,” tegasnya.
Heri berharap evaluasi yang dilakukan dapat menjadi momentum untuk memperkuat sistem pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, baik di Jawa Tengah maupun di daerah lainnya. Dengan pengawasan yang lebih baik dan standar keamanan yang diterapkan secara konsisten, program tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat optimal bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Kita ingin program ini berhasil, tepat sasaran, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi anak-anak. Karena itu, standar keamanan pangan harus menjadi fondasi utama yang tidak boleh ditawar dalam pelaksanaan MBG,” pungkasnya. [ADV]
