Teras Merdeka – Di tengah meningkatnya tekanan terhadap industri tekstil dan garmen di Jawa Tengah, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Heri Pudyatmoko mendorong pengembangan hilirisasi pertanian sebagai salah satu langkah untuk memperluas lapangan kerja dan menekan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK).
Menurut Heri, Jawa Tengah memiliki sumber daya pertanian dan perkebunan yang besar. Potensi tersebut, kata dia, perlu dikembangkan melalui industri pengolahan agar tidak hanya menghasilkan komoditas mentah dengan nilai jual rendah, tetapi juga mampu menciptakan aktivitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja baru.
Politisi Gerindra yang akrab disapa Heri Londo itu menilai, sektor hilirisasi dapat menjadi alternatif bagi pekerja yang terdampak perlambatan industri manufaktur, khususnya sektor padat karya seperti tekstil dan garmen.
“Industri manufaktur kita, terutama garmen dan tekstil, sedang menghadapi tantangan serius. Kalau hanya mengandalkan pasar ekspor dan daya beli yang melemah, risiko PHK akan terus mengintai. Hilirisasi pertanian harus dipercepat agar menciptakan sumber pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja baru yang lebih stabil,” kata Heri.
Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah mencatat, hingga akhir Juli 2026 terdapat 6.604 pekerja di Jawa Tengah yang mengalami PHK. Sebanyak 51,4 persen di antaranya berasal dari sektor tekstil dan garmen.
Tekanan terhadap industri tersebut juga dilaporkan terjadi di sejumlah perusahaan garmen. PT Victory Apparel di Semarang dan PT Samwon Busana Indonesia di Jepara disebut menghadapi kondisi yang berdampak pada sekitar 1.500 pekerja, seiring penurunan pesanan ekspor dan meningkatnya tekanan biaya produksi.
Heri menilai, situasi tersebut tidak bisa hanya direspons dengan penanganan jangka pendek. Pemerintah daerah, menurutnya, perlu menyiapkan sektor-sektor ekonomi alternatif yang memiliki daya serap tenaga kerja cukup besar.
Salah satunya adalah dengan memperkuat industri pengolahan berbasis komoditas lokal. Hasil pertanian, perkebunan, dan sektor pendukung lainnya perlu didorong agar dapat masuk ke proses produksi yang menghasilkan produk bernilai tambah.
“Kalau hasil pertanian hanya dijual mentah, nilai ekonominya rendah. Tapi jika dihilirisasi menjadi produk olahan, industri makanan, bahan baku industri, atau produk ekspor, maka lapangan kerja baru akan tercipta di desa maupun kawasan industri. Ini bisa menjadi buffer bagi pekerja yang terkena PHK,” tegasnya.
Ia mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama pemerintah kabupaten dan kota untuk membangun ekosistem hilirisasi secara lebih terintegrasi. Dukungan tersebut mencakup kemudahan akses permodalan, pemanfaatan teknologi pengolahan, penguatan kemitraan dengan pelaku industri, hingga peningkatan keterampilan bagi petani dan calon tenaga kerja.
Selain itu, Heri mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat yang terus mendorong hilirisasi sejumlah komoditas perkebunan, seperti tebu, kopi, dan kelapa. Ia berharap pengembangan program serupa dapat diperluas dan diperkuat di Jawa Tengah.
Menurut Heri, pengembangan hilirisasi tidak hanya berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ketenagakerjaan di tengah ancaman meningkatnya pengangguran.
“Hilirisasi pertanian bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal ketahanan sosial. Kita harus pastikan tidak ada gelombang pengangguran yang membesar. Kolaborasi antara Pemprov, DPRD, pelaku usaha dan petani harus diperkuat,” pungkas Heri. [ADV]
