Teras Merdeka — Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko, mendorong pemerintah daerah untuk memperluas pelaksanaan operasi pasar sebagai langkah konkret mengendalikan harga pangan dan menjaga daya beli masyarakat.
Menurut Heri, periode Natal dan Tahun Baru hampir selalu diiringi kenaikan harga bahan pangan pokok. Kondisi tersebut dipicu oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga, serta kendala distribusi akibat cuaca dan kepadatan logistik akhir tahun.
“Operasi pasar tidak boleh bersifat seremonial atau hanya dilakukan di kota-kota besar. Harus diperluas hingga menjangkau wilayah pinggiran dan daerah rawan gejolak harga,” ujar Heri.
Ia menilai stabilitas harga pangan menjadi faktor penting dalam menjaga ketenangan sosial dan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah yang paling rentan terdampak fluktuasi harga.
“Bagi masyarakat kecil, kenaikan harga beras, minyak goreng, gula, atau telur menjelang akhir tahun itu sangat terasa. Negara harus hadir untuk memastikan kebutuhan pokok tetap terjangkau,” tegasnya.
Heri juga menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi, mulai dari dinas perdagangan, dinas pertanian, hingga BUMD pangan, agar operasi pasar benar-benar berbasis data dan tepat sasaran.
Ia mengingatkan bahwa ketersediaan stok secara statistik tidak selalu berbanding lurus dengan stabilitas harga di tingkat pasar.
“Sering kali stok di gudang cukup, tapi distribusinya tersendat atau harga di pasar tetap naik. Ini yang perlu diawasi bersama,” jelasnya.
Selain operasi pasar, politisi yang akrab disapa Heri Londo itu juga mendorong penguatan pengawasan rantai distribusi serta pencegahan praktik penimbunan dan spekulasi harga yang kerap muncul menjelang hari besar keagamaan.
Ia meminta agar informasi terkait lokasi dan jadwal operasi pasar disosialisasikan secara luas, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Operasi pasar harus mudah diakses dan diketahui publik. Jangan sampai hanya jadi laporan administratif, tapi tidak menyentuh kebutuhan warga,” katanya.
DPRD Jawa Tengah, lanjut Heri, akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar kebijakan pengendalian harga pangan menjelang Natal dan Tahun Baru berjalan efektif dan berpihak pada masyarakat.
“Stabilitas harga pangan adalah bagian dari tanggung jawab negara dalam menjaga rasa aman masyarakat. Perayaan akhir tahun seharusnya membawa kebahagiaan, bukan kecemasan karena harga kebutuhan pokok melonjak,” pungkasnya. [Adv]
