Teras Merdeka — Upaya menjaga kelestarian lingkungan tidak lagi bisa diposisikan sebagai agenda tambahan dalam pembangunan daerah. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko, menegaskan bahwa perlindungan alam harus menjadi arus utama kebijakan, dengan menjadikan kearifan lokal sebagai fondasi kebijakan hijau yang berkelanjutan.
Menurut Heri, Jawa Tengah memiliki kekayaan tradisi dan nilai-nilai lokal yang sejak lama mengajarkan keseimbangan antara manusia dan alam. Nilai tersebut, kata dia, justru perlu diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan di tengah arus modernisasi.
“Banyak kearifan lokal kita yang sejak dulu mengajarkan cara hidup selaras dengan alam. Ini bukan romantisme masa lalu, tapi pengetahuan ekologis yang relevan hingga hari ini,” ujar Heri di Semarang.
Ia menilai berbagai persoalan lingkungan seperti banjir, longsor, kekeringan, hingga penurunan kualitas lingkungan, tidak terlepas dari pola pembangunan yang kerap mengabaikan daya dukung alam serta konteks sosial-budaya masyarakat setempat.
“Kebijakan hijau tidak cukup hanya berbicara soal regulasi atau teknologi ramah lingkungan. Yang jauh lebih penting adalah cara pandang. Alam tidak boleh terus diperlakukan sebagai objek eksploitasi,” tegasnya.
Heri mencontohkan sejumlah praktik lokal di wilayah pegunungan, pesisir dan pedesaan di Jawa Tengah yang masih menjaga keseimbangan alam melalui sistem tanam tradisional, pengelolaan air berbasis komunitas, serta aturan adat dalam menjaga hutan dan sumber daya alam. Menurutnya, praktik-praktik tersebut perlu diperkuat melalui kebijakan daerah.
“Kalau pemerintah mau serius, kearifan lokal bisa menjadi mitra strategis pembangunan. Bukan hanya menjaga lingkungan, tetapi juga menguatkan identitas dan partisipasi masyarakat,” katanya.
Selain itu, Heri mendorong agar kebijakan hijau tidak berhenti pada tataran dokumen perencanaan, melainkan diterjemahkan ke dalam program konkret lintas sektor. Mulai dari tata ruang, pertanian, pendidikan, hingga pengelolaan sumber daya air.
Ia juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat lokal sejak tahap perencanaan, agar kebijakan lingkungan tidak bersifat top-down dan tidak menimbulkan konflik di lapangan.
“Kalau masyarakat dilibatkan, mereka akan merasa memiliki. Ketika rasa memiliki itu tumbuh, upaya menjaga alam akan berjalan secara alami dan berkelanjutan,” jelasnya.
Ke depan, DPRD Jawa Tengah, kata Heri, akan terus mendorong penguatan regulasi yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan, sekaligus memastikan pembangunan ekonomi tidak mengorbankan generasi mendatang.
“Menjaga alam sama artinya dengan menjaga masa depan. Pembangunan yang mengabaikan lingkungan mungkin terlihat cepat, tapi risikonya akan dibayar mahal oleh anak cucu kita,” pungkasnya. [Adv]
