Teras Merdeka – Kasus operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil menyita perhatian publik. Terlebih sebelumnya, ia pernah viral lantaran menyebut Kementerian Keuangan ‘setan’.
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengungkapkan, Muhammad Adil ditetapkan tersangka atas tiga kasus. Di antaranya yaitu dugaan korupsi pemotongan anggaran, gratifikasi jasa travel umrah, dan suap pemeriksa keuangan.
“Pada kesempatan ini, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka yaitu pertama MA Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti periode 2021-2024, kemudian FN, ini kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti sekaligus kepala cabang PT TN, kemudian MFA auditor BPK Perwakilan Provinsi Riau,” ungkapnya dikutip dari Detik, Selasa (11/4/2023).
KPK menyebutkan, tiga kasus yang melibatkan Muhammad Adil. Pertama, terkait korupsi pemotongan anggaran. Kedua terkait penerimaan gratifikasi dari biro perjalanan ibadah ke Tanah Suci.
Ketiga, terkait suap untuk pemeriksaan keuangan Kabupaten Kepulauan Meranti. Di mana pemeriksaan keuangan itu dilakukan tahun 2022.
Adil diduga memerintahkan para kepala dinas di Pemkab Kepulauan Meranti untuk memberi setoran kepadanya. Setoran itu berasal dari uang persediaan (UP) dan ganti uang persediaan (GU) di masing-masing dinas.
“Sumber anggarannya dari pemotongan uang persediaan (UP) dan ganti uang persediaan (GU) masing-masing SKPD yang kemudian dikondisikan seolah-olah adalah utang pada MA (M Adil),” jelas Alexander.
Ia juga menjelaskan, besar potongan itu antara 5 hingga 10 persen. Setoran UP dan GU diserahkan kepada Fitria dalam bentuk uang tunai.
“FN yang menjabat Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti sekaligus adalah orang kepercayaan MA,” terangnya.
Kemudian, Alexander mengatakan, uang itu dikumpulkan untuk keperluan Adil. Salah satunya ialah dana operasional safari politik untuk maju ke Pilgubri.
“Setelah terkumpul, uang-uang setoran tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan MA. Di antaranya sebagai dana operasional kegiatan safari politik rencana pencalonan MA untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Riau di tahun 2024,” paparnya.
Meskipun begitu, Alexander tak menjelaskan secara lebih detail terkait berapa duit yang terkumpul. Namun, ia mengatakan bahwa Adil diduga telah menerima Rp 26,1 miliar.
“Sebagai bukti awal dugaan korupsi yang dilakukan, MA menerima uang sejumlah sekitar Rp 26,1 miliar dari berbagai pihak. Tentunya hal ini akan ditindaklanjuti dan didalami lebih detail oleh Tim Penyidik,” tegasnya.
Tak hanya itu, Adil juga diduga menerima suap dari travel umrah. Suap itu diduga diberikan karena Adil telah memenangkan travel umrah PT Tanur Muthmainnah untuk program umrah para takmir masjid di Kepulauan Meranti.
“Sekitar bulan Desember 2022, MA menerima uang sejumlah sekitar Rp 1,4 miliar dari PT TM (Tanur Muthmainnah) melalui FN yang bergerak dalam bidang jasa travel perjalanan umrah, karena memenangkan PT TM untuk proyek pemberangkatan umrah bagi para Takmir Masjid di Kabupaten Kepulauan Meranti,” jelasnya.
Menurut penjelasannya, suap Rp 1,4 miliar itu berasal dari anggaran Pemkab Kepulauan Meranti yang disetorkan ke travel umrah.
Di mana dari setiap lima orang yang berangkat umrah, ada bonus satu pemberangkatan gratis. Kemduian bonus gratis ini juga dihitung sebagai pemberangkatan berbayar, sehingga kelebihan bayar itu dijadikan suap untuk Adil.
“PT TM itu setiap lima jemaah yang akan berangkat umrah, yang keenam itu gratis. Itu program resmi dari PT TM. Tapi, oleh FN ini juga ditagihkan ke APBD. Jadi biaya keenam inilah yang kemudian selanjutnya diberikan ke MA (Bupati Adil) senilai Rp 1,4 miliar,” terang Alexander.
Akibat kasus ini, Adil akan dijerat dengan pasal 12 huruf f atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Ia juga disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
