Teras Merdeka – Data kependudukan akan dibuat terintegrasi dengan seluruh data yang terkait dengan pelayanan publik. Mulai dari pertanahan, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), hingga data Badan Pusat Statistik (BPS).
Hal ini diungkapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas. Ia mengatakan, pihaknya tengah fokus untuk merealisasikan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE).
“Itulah bagian dari inovasi yang ke depan nilainya akan tinggi. Inilah transformasi digital pelayanan publik. Backbone-nya adalah data kependudukan,” ungkap Anas dalam acara Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024, Jumat (10/3/2023).
Melalui mekanisme tersebut, ia mengatakan, data kependudukan yang telah masuk ke tingkat nasional akan dipadukan dengan layanan pemerintahan ke publik (G to C). Termasuk juga dengan layanan pemerintahan ke bisnis (G to B).
“Dan ini sudah kami sampaikan ke Kepala BPKP kepada teman-teman KPK. Data kependudukan inilah yang sekarang kita beresin, setelah 8 tahun tidak tembus karena depannya digital tapi back end-nya masih manual,” terang Anas.
Mekanisme tersebut telah memasuki tahap uji coba bersama dengan PT Telkom, Bank Mandiri, dan Kementerian Dalam Negeri.
Uji coba penerapan SPBE tersebut juga telah dipilih di Banyuwangi, mulai dari dua hari lalu hingga satu pekan ke depan.
Melalui uji coba ini, ia memastikan, berbagai kemudahan untuk pelayanan publik akan dilaksanakan. Salah satunya mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bisa dilakukan melalui ponsel.
“Pakai hp itu sudah bisa jalan. Ini kita trial dulu satu minggu. Nanti tinggal direplikasi di seluruh Indonesia. Inilah integrasi adminduk dengan seluruh pelayanan publik karena ini sangat dasar dan berikutnya data BPS kemudian data keuangan,” terangnya.
Dengan integrasi seluruh data ini, termasuk data keuangan dengan data statistik, maka ke depan semua proses pelayanan publik akan lebih mudah dan transparan.
Termasuk dalam kepengurusan administrasi di Kepolisian seperti kebutuhan mengurus SKCK.
“Termasuk skck yang akan jadi prioritas kami di teman-teman kepolisian. Sehingga teman-teman tidak perlu lagi isi dari awal, terutama yang jadi caleg ini karena ribuan orang yang sedang mau menjadi caleg mengeluhkan karena harus isi berulang,” jelasnya.
“InsyaAllah dalam waktu dekat, minggu ini akan mulai di trial termasuk pilot project-nya di Polres Banyuwangi bersama dengan MPP Digital Banyuwangi. Harapan kami semua layanan bisa jalan begitu juga layanan kepegawaian,” ujarnya.
Melalui integrasi data tersebut, ia memastikan kebijakan-kebijakan pemerintah nantinya juga bisa lebih tepat sasaran. Terutama karena data yang diperoleh menjadi satu, sehingga mudah diawasi.
“Begitu juga data kependudukan kita barengkan dengan data kepegawaian. Sehingga ke depan tidak lagi ada oknum PNS yang menerima Bansos karena datanya sudah clear,” pungkasnya.
