Teras Jepara – Eksistensi perempuan di kancah pemerintahan dinilai rendah. Di sisi lain, dipenuhi oleh kalangan laki-laki. Padahal melihat dari regulasi, diberikan kuota khusus. Oleh karena itu, pemerintah daerah (Pemda) menghimbau, untuk memanfaatkan kesempatan itu.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara dari Fraksi PDI Perjuangan, Junarso memaparkan, dari total seluruh kursi di DPRD Jepara, hanya 10 persen yang dipenuhi oleh perempuan.
“Sedikit sekali perempuan yang menjadi anggota DPRD Jepara. Entah merasa sungkan, enggan, takut atau bagaimanapun, secara regulasi perempuan di DPRD disediakan kursi sebanyak 30 persen, tapi tidak dipenuhi,” papar Junarso kepada Teras Merdeka, Rabu (14/12/22).
Pada acara bertajuk ‘Peran Perempuan dalam Pembangunan’, pihaknya menghimbau agar perempuan mengaktifkan kembali semangat berjuang di lini politik.
“Kami mendorong perempuan agar reaktifasi spirit pembangunan dalam pemerintah. Sebab kesetaraan gender telah digaungkan dan direalisasikan. Namun, hingga saat ini, perempuan kekurangan spirit tersebut,” ujarnya di Radio R-Lisa.
Lebih lanjut, ia juga menjelaskan bahwa perempuan memiliki dua peran, yakni peran secara langsung seperti menjelma sebagai aktivis. Kedua, tidak langsung, dalam hal ini melahirkan pemuda penerus perjuangan.
“Secara langsung, aktif di lini budaya, politik, ekonomi, sosial, termasuk di kursi pemerintahan. Adapun secara tidak langsung, yakni melahirkan generasi unggul dan berkualitas,” terangnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jepara, Pratekno menambahkan, peran perempuan bak wonder woman. Terutama karena perempuan dapat memerankan pekerjaan yang multi dimensi.
“Kodrat yang tidak bisa ditinggalkan seperti menyusui, melahirkan. Ditambah pekerjaan menjadi seorang pekerja dan atau aktivis sosial, tentu ini nilai plus. Apalagi, Jepara tempatnya tokoh perempuan (Ratu Shima, Ratu Kalinyamat, dan RA Kartini),” pungkasnya.
