Teras Merdeka — Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali menguat setelah usulan itu disampaikan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia dan diapresiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Menanggapi perkembangan tersebut, PDI Perjuangan menyatakan akan melakukan kajian mendalam sebelum mengambil sikap resmi.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partainya membuka ruang pembahasan dengan mempertimbangkan aspirasi rakyat serta prinsip-prinsip konstitusi.
“PDI Perjuangan terus melakukan kajian-kajian. Pada prinsipnya, sistem selalu mengandung plus-minusnya. Kita mencari mana yang membawa manfaat bagi rakyat,” kata Hasto di Bandung, Jawa Barat, Minggu (7/12/2025) dikutip dari Antara.news.
Menurut Hasto, PDIP menelaah kembali dua opsi sistem pemilihan — langsung oleh rakyat atau melalui DPRD — demi memastikan mekanisme yang paling mendorong penguatan demokrasi dan legitimasi kepemimpinan. Ia menambahkan bahwa inti dari pemilihan kepala daerah bukan sekadar metodenya, melainkan kemampuan para pemimpin daerah dalam menjawab tantangan pembangunan.
“Tapi yang terpenting adalah pemimpin kepala-kepala daerah memang mampu menghasilkan keputusan politik di dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan berbagai bentuk ketidakadilan,” tuturnya.
Ia juga menyinggung landasan konstitusional yang harus diperhatikan dalam mengkaji usulan perubahan sistem Pilkada.
“Suasana kebatinan ketika konstitusi mengamanatkan bahwa kepala daerah-wakil kepala daerah itu dipilih secara demokratis melalui suatu pemilu yang jurdil, nah inilah yang kemudian kita akan buka bersama, kita akan kaji, tetapi yang terpenting adalah kemanfaatan bagi peningkatan kualitas demokrasi itu,” ucapnya.
Hasto mengakui bahwa pemilihan langsung pada awalnya dirancang untuk memberikan legitimasi kuat karena kepala daerah dipilih oleh rakyat.
Namun, ia memahami alasan di balik munculnya gagasan Pilkada melalui DPRD. Menurutnya, usulan yang disampaikan Bahlil dan dipertimbangkan Presiden Prabowo berkaitan dengan besarnya biaya politik pada Pilkada langsung.
“Kita juga tidak menutup mata apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo itu akibat pemilihan secara langsung itu menimbulkan beban biaya yang begitu besar, biaya kampanye, biaya penggalangan, biaya komunikasi politik, yang menyebabkan banyak kepala daerah terjebak kepada persoalan-persoalan terkait dengan korupsi,” kata dia.
“Ini suatu alasan yang kami tangkap. Nah, tentu saja ini semua, kami akan melakukan kajian di dalam rapat kerja nasional yang akan datang,” ujar Hasto.
Sikap resmi PDI Perjuangan terkait usulan tersebut akan dibahas dalam rapat kerja nasional awal tahun depan.
Sebelumnya, Bahlil menyampaikan gagasannya pada puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta pada Jumat (5/12/2025).
“Khusus menyangkut Pilkada, setahun lalu kami menyampaikan, kalau bisa Pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro kontra, tapi setelah kami mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR Kabupaten/Kota biar tidak lagi pusing-pusing,” kata Bahlil.
Presiden Prabowo yang hadir dalam acara tersebut menilai bahwa desain demokrasi harus meminimalkan ongkos politik agar tidak dikuasai oleh pihak berduit.
“Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi, ya, kenapa enggak langsung saja pilih gubernurnya dan bupatinya, selesai,” ucap Kepala Negara.
