Waka DPRD Jateng: Keuangan Daerah Harus Jadi Alat Pemerataan Kesejahteraan Rakyat

Teras Merdeka – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko, menyerukan agar pengelolaan keuangan daerah menjadi instrumen utama untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa anggaran publik bukan hanya soal kepatuhan administratif, melainkan harus menjadi alat nyata untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan rakyat.

“Anggaran daerah harus menjadi jembatan menuju keadilan sosial. Setiap rupiah dari APBD harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan hanya untuk laporan semata,” ungkap Heri.

Ia mengkritik adanya alokasi anggaran yang belum sepenuhnya mendukung kebutuhan prioritas, seperti pendidikan, layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur pedesaan, serta perlindungan bagi kelompok rentan, termasuk petani, nelayan, buruh, perempuan, dan penyandang disabilitas.

“Kesejahteraan rakyat tercapai jika kebijakan anggaran mampu menyentuh kebutuhan riil masyarakat. Untuk itu, DPRD memiliki peran penting dalam mengawasi setiap langkah perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar tetap sesuai dengan tujuannya,” tegas Heri.

Heri menyoroti pentingnya keterbukaan dan pelibatan masyarakat dalam proses penganggaran. Menurutnya, transparansi akan mendorong pengawasan publik yang lebih kuat.

“Jika rakyat tahu ke mana anggaran mengalir, mereka akan turut mengawal. Ini adalah demokrasi yang hidup dan bermakna,” ucap politisi Partai Gerindra ini.

Di sisi lain, ia menekankan perlunya kebijakan pendapatan asli daerah (PAD) yang tidak membebani masyarakat kecil. Heri menolak model pembangunan yang hanya berorientasi pada investasi besar tanpa memperhatikan ekonomi kerakyatan.

“Kita perlu kebijakan fiskal yang mendukung pertumbuhan UMKM, koperasi, dan sektor informal. Ini adalah wujud nyata pengelolaan keuangan daerah yang berpihak pada rakyat,” jelasnya.

Dengan komitmen kuat, Heri menyatakan bahwa DPRD Jawa Tengah akan terus memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara efektif, efisien, dan berkeadilan.

“Anggaran adalah titipan rakyat. Kami bertugas memastikan dana itu kembali kepada masyarakat dalam bentuk kesejahteraan nyata, bukan sekadar dokumen laporan,” tutupnya.