Heri Pudyatmoko: Target Digitalisasi UMKM Harus Diimbangi Literasi Keuangan

Teras Merdeka – Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kementrian Koperasi dan UKM menarget 24 juta digitalisasi UMKM tercapai pada tahun ini. Bahkan di tahun 2024, pemerintah juga menargetkan 30 juta UMKM masuk ekosistem digital.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko mengatakan bahwa optimisme pencapaian target tersebut harus diimbangi dengan peningkatan literasi keuangan bagi para pelaku usaha.

“Tidak hanya jumlah target yang didorong terus naik, tapi kesiapan teknis para pelaku UMKM untuk memasuki ekosistem digital juga harus disiapkan dengan baik,” ungkapnya.

Menurut Heri, ekosistem digital memiliki arus kecepatan dan tantangan yang lebih tinggi, sehingga para pelaku UMKM harus disiapkan dengan matang untuk bisa bersaing di pasar digital.

“Salah satu yang perlu disiapkan yaitu terkait mekanisme pembiayaan dan transaksi yang merupakan bagian penting dalam proses produksi para pelaku UMKM,” jelasnya.

Selain itu, Heri menuturkan bahwa aspek keuangan terkait pembayaran, pembukuan dan pemasaran harus benar-benar dipahami oleh para pelaku UMKM yang onboarding ke ekosistem digital.

Sehingga, lanjut Heri, upaya pemerintah untuk mewujudkan sistem keuuangan yang inklusif dan berkelanjutan dapat tercapai maksimal. Terutama karena upaya mencapai target itu tidak hanya dilandaskan kepada kebijkan ekonomi digital, melainkan juga melalui pemberdayaan para pelaku UMKM-nya.

“Sistem yang semakin inklusif, membuka tantangan dan persaingan pasar yang juga semakin berat, meskipun di sisi lain juga memberikan peluang yang lebih optimal. Artinya, kebijakan pasar digital ini harus beriringan dengan kualitas pengetahuan SDM yang masuk ke dalamnya,” ujarnya.

“Jangan sampai blunder sendiri, SDM UMKM dipaksa masuk ke ekosistem digital, tapi tidak memahami cara kerjanya,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Heri mennyampiakan bahwa pengembangan UMKM harus dilakukan secara bersama oleh semua pihak, tidak hanya pemangku kepentingan di pusat, melainkan juga di sektor terbawah di daerah.

“Kebijakan sudah ditetapkan, sekarang kemampuan kolaborasi yang baik harus kita tingkatkan. Khususnya untuk mengawal digitalisasi UMKM bertumbuh secara optimal, termasuk di tingkat terbawah,” pungkasnya. [Advetorial-TM]