Teras Merdeka – Para kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk menaikkan dana desa sebesar 10 persen.
Melalui tuntutan itu, pemerintah diminta untuk menganggarkan dana desa hingga Rp 300 triliun. Jumlah ini apabila merujuk pada APBN tahun 2023 yang mencapai Rp 3.061,2 triliun.
Apdesi juga mengklaim, dengan tuntutan kenaikan tersebut, dana yang bisa diterima di setiap desa bisa mencapai Rp 5 hingga 10 miliar per tahun. Menurut laporan BPKB, pada 2020 dana desa yang diberikan mencapai Rp 960,6 juta per desa.
Sementara bila merujuk pada data Kemendesa, pagu Dana Desa 2023 yaitu Rp 68 triliun untuk 74.960 desa. Artinya, setiap desa mendapatkan jatah Rp 907,1 juta untuk 2023.
“Kita buktikan bahwa kepala desa, BPD, dan perangkat bersatu memperjuangkan 10 persen Dana Desa,” ungkap Ketua MPO Apdesi, Asri Anas dalam acara Desa Bersatu di Lapangan Parkir Timur Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (19/3/2023).
“Mau Rp 5 miliar sampai Rp10 miliar?” tanya Asri kepada para kepala desa yang hadir.
Asri mengatakan para kepala desa juga menuntut penolakan penyelenggaraan pilkades menjelang Pemilu 2024.
Sebelumnya, Ketua Apdesi Surta Wijaya mengatakan, agenda di GBK bukan berbentuk demonstrasi. Ia menyebut kepala desa sekadar berkumpul untuk memperingati Hari Desa.
Namun pada kesempatan tersebut, para kepala desa mengusulkan dana desa bisa dinaikkan pemerintah pada 2024.
Ia juga membantah acara itu jadi ajang meminta perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi sembilan tahun.
Surta menyebutkan, estimasi kepala desa dan perangkatnya yang hadir pada acara ini sebanyak 50 sampai 100 ribu.
“Karena gabungan antara Kades, BPD dan perangkat desa,” Ia menjelaskan.
Kegiatan kepala desa dari berbagai daerah itu membuat car free day (CFD) di Jalan Jenderal Sudirman- M. H. Thamrin Jakarta ditiadakan pada 19 Maret.
Megawati Angkat Bicara
Di lain sisi, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menegur para kepala desa terkait usulan tersebut.
Ia mengatakan bahwa kepala desa harus bekerja tulus untuk rakyat.
“Kalau kalian hanya bicara, mesti dibagi duitnya segini, mesti gini, kerja dulu!” ungkap Mega dalam acara Desa Bersatu di Lapangan Parkir Timur Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (19/3/2023).
Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tersebut berpesan kepala desa harus mencintai rakyatnya. Dengan begitu, pembangunan desa yang dicita-citakan bisa terwujud.
Tak hanya itu, ia juga meminta kepala desa untuk berhenti demonstrasi menuntut kenaikan jumlah dana desa. Mega menyarankan kepala desa untuk menemui anggota DPR secara baik-baik.
“Suruh baik-baik datang, menghadap. Nah, ini juga ada Pak Utut (Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto) dari DPR, datang baik-baik, ngapain kalian,” tegas Mega.
“Ngapain (teriak meminta kenaikan dana desa). Udah kerja baik-baik,” ujarnya.
Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Panjaitan juga merespons permintaan para kepala desa agar Dana Desa bisa dinaikkan jadi 10 persen APBN atau sekitar Rp 300 triliun.
Luhut meminta usulan itu dibahas baik-baik dengan semua pihak. Ia tak mau pembahasan tersebut justru menimbulkan kegaduhan.
“Mengenai UU Desa dan sesungguhnya saya kira tadi sudah dijelaskan, biarlah nanti diproses dengan baik dan dilakukan dengan benar. Jangan kita menimbulkan pertikaian di antara sesama kita,” jelas Luhut pada acara Desa Bersatu.
Dia memastikan bahwa Jokowi mendukung kemajuan desa. Jokowi, Luhut mengatakan, ingin penyaluran dana desa semakin bermanfaat untuk pembangunan desa.
“Presiden juga minta kami semua, para pembantunya, untuk senantiasa berupaya agar UU Desa beserta Dana Desa yang ada di dalamnya bisa semakin berpihak pada masyarakat pedesaan,” terangnya.
Luhut berkata bahwa Dana Desa selama ini membantu pertumbuhan ekonomi. Dia menyebut uang sekitar Rp 1 miliar berputar di setiap desa setiap tahunnya karena program tersebut.
“Anda memainkan peran luar biasa dan saya harap peran ini terus dibawa ke depan. Jangan dibawa kepada perbedaan-perbedaan,” jelas Luhut.
