Teras Kedu – Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang, Provinsi Jawa Tengah menargetkan 730 rumah tidak layak huni (RTLH) dapat tertangani selama tahun 2023.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Disperkim) Kota Magelang, Bowo Adrianto dalam keterangannya mengatakan, target tersebut belum termasuk dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang merencanakan menangani RTLH 200 unit.
Dalam hal ini, Pemkot dalam hal penanganan RTLH, berkolaborasi dengan Kodim 0705/Magelang.
“Pada tahun 2022 telah berhasil dilakukan kegiatan perbaikan RTLH dengan anggaran APBD sebanyak 187 unit rumah. Sedangkan pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran dari APBD untuk perbaikan 730 RTLH,” jelasnya, Sabtu (11/2/2023).
Untuk mengurangi “backlog”, saat ini Pemkot Magelang telah memiliki tiga rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dan dua rumah khusus (rusus).
Di mana rusunawa yang telah terbangun tersebut berada di Kelurahan Potrobangsan, Kelurahan Wates, dan Kelurahan Tidar Utara.
Saat ini Disperkim Kota Magelang masih terus mengupayakan untuk menambah jumlah rusunawa/rusun/rusus di Kota Magelang.
“Tahun 2022 kami membangun perumahan berbasis komunitas sebanyak 20 unit di Kampung Gumuk Sepiring, Kelurahan Tidar Utara, yang bersinergi dengan Kodim 0705/Magelang dan Bank Jateng,” paparnya.
Bowo juga mengatakan bahwa Kota Magelang juga mendapatkan bantuan hunian dari Pemprov Jateng melalui program “Tuku Lemah Oleh Omah” di Kampung Tulung.
Saat inj, terdapat 21 rumah tipe 36 yang sudah dibangun dan dihuni oleh warga eks-penghuni Rusunawa Potrobangsan yang memenuhi persyaratan.
Dari data pada 2022 kawasan kumuh di Kota Magelang masih ada 26,30 hektare yang belum terbangun.
