HMI Dukung Upaya Polda Jateng Lanjutkan Sidak di Tempat Hiburan Malam

Teras Merdeka – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jawa Tengah – Daerah Istimewa Yogyakarta (Jateng-DIY) mendukung penuh upaya Polda Jateng untuk melanjutkan sidak di tempat hiburan malam.

Seperti penindakan yang dilakukan terhadap Mansion Executive Karaoke di Kota Semarang, Kamis (27/2/2025) malam. Tempat hiburan malam tersebut diduga menyediakan hiburan penari telanjang dan prostitusi bagi pengunjungnya.

“Kami mengapresiasi kinerja Polda Jateng terkait dengan penumpasan praktik pornografi berupa tarian telanjang dan prostitusi pada hiburan karaoke yang tersebar di Jawa Tengah,” kata Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda (PTKP) Badko HMI Jateng-DIY, Ahmad Rizqinal Mubarok.

Dia sangat menyayangkan jika tempat hiburan malam tersebut memfasilitasi praktik prostitusi yang melanggar hukum. Terlebih hal ini dilakukan menjelang bulan Ramadan.

Lebih lanjut Badko HMI Jateng-DIY mendorong agar penindakan terhadap praktik tersebut tidak hanya berhenti di satu lokasi saja. Melainkan juga dilakukan di tempat-tempat hiburan malam lainnya.

“Kami mendorong Polda Jateng untuk bisa menumpas sampai ke akar praktik ilegal seperti ini. Kami menduga ada beberapa tempat karaoke yang juga melakukan hal yang sama, dan kami berharap untuk tidak tebang pilih dan usut sampai ke akar,” kata Ahmad.

Menjelang Ramadan, ia menekankan pentingnya menjaga keberkahan bulan suci bagi umat Islam. Menurutnya, beroperasinya praktik prostitusi ini mengganggu umat Islam dalam menyambut Ramadan.

Pihaknya juga mendesak Pemkot Semarang untuk melakukan pengecekan dan peninjauan ulang semua tempat hiburan di Kota Semarang. Apabila tidak dilakukan, HMI akan berkolaborasi dengan masyarakat turun dan mengambil tindakan secara mandiri.

“Kami juga mendesak Pemerintah Kota Semarang meninjau ulang seluruh tempat hiburan yang ada. Karena diduga menjadi sarang prostitusi dan peredaran minuman keras,” ungkap dia.

“Kalau tidak segera ditindak kita akan mengajak semua elemen ikut mengawal dan turun untuk mengidentifikasi maupun swiping secara mandiri. Kalau rakyat sudah menilai pemkot tidak becus, ya jangan salahkan apabila rakyat yang akan turun sendiri,” imbuh Ahmad.

HMI berharap penegakan hukum ini akan semakin memperkuat keberagaman dan ketertiban di Jawa Tengah serta menjadi langkah penting dalam menjaga moralitas masyarakat menjelang bulan yang penuh berkah.