Teras Merdeka – Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengungkapkan adanya rencana aksi besar dan bergelombang yang akan dilakukan oleh puluhan ribu buruh di seluruh Indonesia. Di mana aksi tersebut dilakukan untuk menuntut kenaikan upah 15% di tahun 2024.
“Partai Buruh mendesak pemerintah untuk segera menaikkan upah minimum di Tahun 2024 sebesar 15%. Sebab, berdasarkan aturan yang ada, penetapan UMR adalah 60 hari sebelum pemberlakuan, yakni di tanggal 1 Januari 2024,” ungkap Said Iqbal, dikutip dari CNBC Indonesia, Jumat (3/11/2023).
“Dan kalau ditarik 60 hari, maka sudah lewat, yakni 1 November 2023, sedangkan sampai hari ini pemerintah masih kebingungan. Pemerintah lewat Kemnaker mencoba terus mengakali agar kenaikan upah buruh lebih rendah dari TNI/Polri maupun Pensiunan,” imbuhnya.
Said Iqbal bersama serikat buruh seakan tidak pernah bosan menjelaskan alasan pihaknya meminta kenaikan upah 15% pada tahun 2024.
Di antaranya karena Indonesia telah masuk ke dalam upper middle income country, dengan pendapatan per kapita minimal US$ 4.500 per tahun. Sehingga jika dirupiahkan, menjadi Rp 67,5 juta (dengan asumsi kurs Rp15.000/US$). Dan jika dibagi menjadi 12 bulan, maka per bulannya menjadi Rp 5,6 juta.
“Sedangkan rata-rata upah minimum nasional, baru di angka Rp 3,7 juta. Dan kita acuannya adalah Jakarta, sehingga dari Rp 4,9 juta ke Rp 5,6 juta, ketemu di angka 15%,” jelasnya.
Selain itu, Said Iqbal yang saat ini tengah menghadiri sidang ILO Governing Body, di Jenewa, Swiss, bertemu dengan beberapa tokoh dan mendiskusikan terkait kenaikan upah di seluruh belahan dunia. Yang mana, tuntutan kenaikan upah buruh Indonesia sebesar 15% dianggap hal yang sangat rasional.
“Saya berbincang dengan Penasihat Presiden Brazil Bidang Ketenagakerjaan, Valter Sanchez, beliau mengatakan bahwa kenaikan upah minimum Brazil adalah 13%. Ini kan sekaligus membantah tegas Apindo, yang mengatakan tidak ada negara yang menaikkan upah di atas 10%,” tuturnya.
“Padahal pertumbuhan ekonomi Brazil itu di bawah Indonesia, sekitar 3% sedangkan Indonesia 5,2%. Masa menaikkan 15% tidak bisa. Kemnaker, Dirjen, Apindo ini kurang pergaulan (kuper) karena mereka selalu ingin menekan buruh untuk pro pengusaha,” lanjut dia.
Said Iqbal juga bercerita tentang bagaimana perjuangan Serikat Buruh di Amerika (AFL-CIO), yang telah berhasil menggolkan tuntutan kenaikan upah buruh sebesar 30%, yang diperjuangkan oleh Serikat Buruh Otomotif Amerika. Begitu juga dengan kenaikan upah di Jerman dan Inggris sekitar 25%, meskipun sedang jatuh ekonominya.
“Jadi tuntutan kenaikan upah 15% adalah angka rasional. Karenanya saya mengingatkan, agar Menaker dan Apindo, harus hati-hati dalam memutuskan hal tersebut, karena bisa saja memancing mogok nasional,” tegas Said Iqbal.
Sebagaimana diketahui, ia melanjutkan, daya beli masyarakat tengah mengalami penurunan 30% pasca Pandemi Covid-19 ataupun tidak mengalami kenaikan upah selama 3 tahun terakhir.
Kondisi tersebut mengakibatkan harga bahan pokok naik, seperti harga beras naik 40%, harga telur 30%, BBM 30%, sehingga harga sewa rumah naik 50% dan transportasi 30%-40%.
“Maka dari itu, Partai Buruh akan melakukan demo secara besar-besaran dan bergelombang, mulai 7 November di Jakarta. Kemudian beralih ke Bandung, Jawa Barat di tanggal 8, tanggal 9 di Banten, tanggal 10 di Surabaya, Jawa Timur, dan seterusnya sampai seluruh provinsi selesai,” paparnya.
“Kalau sudah semua provinsi, sekitar tanggal 20 November baru aksi per kabupaten dan kota. Kita akan aksi di Jakarta lagi, kemudian Bogor, Tangerang, Karawang, Sidoarjo, Medan, Banjarmasin, dan seterusnya, sampai tanggal 25 Januari 2024, karena tanggal itu dimulainya pembayaran upah yang baru,” jelasnya.
Tak hanya itu, apabila tidak ada titik temu, Said Iqbal juga telah mempersiapkan aksi mogok nasional dengan melibatkan 5 juta orang. Hal tersebut menjadi langkah perjuangan untuk menuntut kenaikan upah 15%.
“Sebenarnya sudah diputuskan tanggal 10 November akan melakukan aksi mogok nasional dengan 5 juta buruh. Tapi berhubung saat ini saya tengah menghadiri sidang ILO ini, yang agendanya cukup panjang, kemungkinan akan direncanakan ulang,” ucapnya.
“Tapi kita akan tetap melakukan aksi mogok nasional apabila pemerintah tidak menggubris tuntutan buruh. Kami akan menghentikan produksi dan melakukan unjuk rasa di pabrik. Dan pemogokan nasional akan diorganisir oleh Serikat Buruh, bukan Partai Buruh,” pungkasnya.
