Teras Merdeka – Persoalan anak tidak sekolah di Jawa Tengah masih menjadi tantangan serius yang membutuhkan penanganan cepat dan terintegrasi dari berbagai pihak.
Berdasarkan data dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Tengah, jumlah anak tidak sekolah (ATS) di Jawa Tengah pada 2025 mencapai sekitar 327.617 anak. Hasil data tersebut menjadikan provinsi ini sebagai salah satu daerah dengan jumlah ATS tertinggi di Indonesia.
Selain itu, pemerintah daerah juga mencatat masih adanya kasus putus sekolah, khususnya pada jenjang menengah. Bahkan, terdapat sekitar 5.000 anak tingkat SMA di Jawa Tengah yang tercatat putus sekolah akibat faktor ekonomi dan sosial.
Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Pimpinan DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko, menegaskan pentingnya langkah cepat dan sistematis untuk mengembalikan anak-anak ke bangku pendidikan.
“Masalah anak tidak sekolah tidak bisa dibiarkan berlarut. Harus ada penanganan cepat dan menyeluruh agar mereka bisa kembali mengakses pendidikan,” tegasnya.
Ia menilai, persoalan ATS tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, hingga rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan.
“Masih ada anggapan bahwa sekolah cukup sampai jenjang tertentu. Ini yang harus diubah,” ujarnya.
Heri mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat pendataan berbasis wilayah guna memastikan intervensi yang tepat sasaran, termasuk melalui program afirmasi bagi keluarga kurang mampu.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sekolah dan masyarakat dalam mencegah anak putus sekolah sejak dini.
“Penanganan harus terpadu, mulai dari pencegahan hingga penanganan anak yang sudah terlanjur putus sekolah,” katanya.
Menurutnya, program seperti sekolah terbuka, pendidikan nonformal, hingga kemitraan dengan sekolah swasta perlu dioptimalkan untuk menjangkau anak-anak yang belum terlayani pendidikan formal.
Ke depan, Heri berharap upaya penanganan anak tidak sekolah dapat menjadi prioritas pembangunan daerah. Terlebih, mengingat pendidikan merupakan fondasi utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Kalau kita ingin pembangunan yang merata, maka tidak boleh ada anak yang tertinggal dari pendidikan,” pungkasnya.
