Teras Merdeka – Melimpahnya hasil panen padi di Jawa Tengah pada awal tahun 2026 perlu diimbangi dengan tata kelola distribusi yang baik. Hal ini perlu dilakukan agar tidak memicu anjloknya harga di tingkat petani.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, produksi padi di Jawa Tengah sepanjang 2025 mencapai sekitar 9,30 juta ton gabah kering giling (GKG) dari luas panen 1,67 juta hektare. Produksi tersebut setara dengan sekitar 5,35 juta ton beras, menunjukkan posisi Jawa Tengah sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
Memasuki awal 2026, produksi bahkan diperkirakan surplus. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat potensi produksi gabah Januari–Maret 2026 mencapai sekitar 3,35 juta ton, dengan surplus beras sekitar 900 ribu ton.
Namun, di tengah melimpahnya produksi, persoalan klasik kembali muncul: distribusi yang belum optimal menyebabkan fluktuasi harga di tingkat petani.
Harga gabah di Jawa Tengah pada awal 2026 tercatat berada di kisaran Rp6.700–Rp7.000 per kilogram, sedikit di atas Harga Pokok Pembelian (HPP) nasional sebesar Rp6.500/kg yang ditetapkan pemerintah sejak 2025.
Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko menegaskan pentingnya penataan ulang sistem distribusi hasil panen, terutama saat momentum panen raya.
“Produksi kita melimpah, bahkan surplus. Tantangannya sekarang adalah bagaimana distribusinya diatur dengan baik agar harga di tingkat petani tetap stabil,” tegasnya.
Ia menilai, lemahnya tata niaga dan panjangnya rantai distribusi sering kali membuat petani tidak mendapatkan harga yang optimal, meskipun produksi sedang tinggi.
“Kalau distribusi tidak diatur, saat panen raya harga bisa jatuh. Ini yang harus diantisipasi,” ujarnya.
Heri juga mendorong penguatan peran offtaker, koperasi, serta sinergi dengan Perum Bulog untuk mempercepat penyerapan gabah petani.
Diketahui, hingga awal Maret 2026, serapan gabah di Jawa Tengah baru mencapai sekitar 63.909 ton, atau sekitar 12,39 persen dari target tahunan, sehingga masih perlu percepatan signifikan.
Menurut Heri, optimalisasi penyerapan hasil panen menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara produksi dan harga pasar.
“Distribusi harus dipotong lebih pendek, serapan harus dipercepat, sehingga petani tidak dirugikan,” katanya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pemerataan distribusi antarwilayah agar surplus produksi di satu daerah dapat menutup kekurangan di daerah lain.
Ke depan, Heri berharap penguatan sistem distribusi dapat menjadi solusi dalam menjaga stabilitas harga, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkuat ketahanan pangan daerah.
“Kalau distribusi kuat, petani terlindungi, harga stabil dan ketahanan pangan kita juga semakin kokoh,” pungkasnya.
