Teras Merdeka – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat kebijakan yang responsif gender dan ramah anak, sebagai bagian dari upaya menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
Ia menegaskan, perempuan dan anak masih menjadi kelompok rentan yang membutuhkan perhatian serius. Terutama dalam aspek perlindungan, pendidikan dan akses terhadap layanan publik.
“Pembangunan tidak boleh meninggalkan siapa pun, termasuk perempuan dan anak. Kebijakan harus benar-benar berpihak dan memberikan perlindungan nyata,” tegasnya.
Data terbaru menunjukkan, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), sepanjang 2025 tercatat sekitar 35.025 korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia.
Pada periode Januari hingga pertengahan 2025 saja, tercatat lebih dari 11.800 kasus kekerasan, dengan jumlah korban yang terus bertambah. Angka ini menunjukkan bahwa persoalan perlindungan perempuan dan anak masih menjadi tantangan serius di tingkat nasional maupun daerah.
Heri menilai, tingginya angka tersebut menjadi indikator bahwa sistem perlindungan yang ada belum sepenuhnya efektif. Ia mendorong penguatan kebijakan yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif.
“Penanganan tidak cukup setelah kejadian. Kita harus fokus pada pencegahan melalui edukasi, penguatan keluarga, dan sistem perlindungan yang terintegrasi,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya pengarusutamaan gender dalam setiap kebijakan pembangunan daerah. Menurutnya, kebijakan yang tidak sensitif gender berpotensi memperlebar kesenjangan, baik dalam akses pendidikan, pekerjaan, maupun layanan publik.
Di sisi lain, Heri menekankan perlunya menciptakan lingkungan yang ramah anak. Mulai dari ruang publik, sekolah, hingga sistem layanan kesehatan, guna mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
Ia juga mendorong penguatan layanan terpadu bagi perempuan dan anak, agar penanganan kasus dapat dilakukan secara cepat, tepat dan menyeluruh.
“Harus ada sistem yang terintegrasi, mulai dari pelaporan, pendampingan, hingga pemulihan korban,” katanya.
Ke depan, Heri berharap kebijakan responsif gender dan ramah anak tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar diimplementasikan secara konkret di tingkat daerah.
“Ini bukan sekadar program, tapi komitmen untuk melindungi masa depan bangsa,” pungkasnya.
