Teras Merdeka – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar upaya peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga strategi besar pemberdayaan ekonomi lokal yang menempatkan UMKM dan koperasi sebagai motor penggerak utama. Para pelaku UMKM mempunyai peranan yang cukup besar dalam kesuksesan program MBG disetiap daerah.
Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Pemberdayaan Pelaku Usaha Daerah dan Masyarakat dalam mendukung Program MBG ini digelar di Harris Sunset Road, Kuta, Bali selama tiga hari pada 24-26 September 2025.
Sosialisasi untuk mendukung program MBG ini dihadiri oleh Kabid Pemberdayaan UKM I Dewa Agung Gede Purnama, Kabadan BPPD Prov. Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra, KPPG Denpasar Kasub TU Putu Diah Ernitasari, Ketahanan Pangan I Nyoman Widyana Putra, dan Kabid PUEMKP Luh Gita Andari.
Dalam kesempatannya, Kabid Pemberdayaan UKM I Dewa Agung Gede Purnama menjelaskan dengan rinci mengenai sinergi pemerintah dengan pelaku UMKM yang menjadi kunci utama dalam keberhasilan program MBG.
“Pemberdayaan UMKM harus berlandaskan prinsip kesetaraan, partisipatif, dan berkelanjutan. Melalui koperasi dan BUMDes, kita ingin membangun rantai pasok pangan lokal yang kuat, dari petani hingga ke dapur gizi,” tutur I Dewa Agung.
Program MBG digagas oleh Badan Gizi Nasional (BGN) bertujuan untuk meningkatkan asupan dan pengetahuan gizi masyarakat, terutama bagi anak sekolah, ibu hamil, dan balita. Namun di sisi lain, program ini juga diharapkan mendorong kemandirian ekonomi desa melalui produksi dan distribusi pangan lokal bergizi.
Kemudian, Kabadan BPPD Prov I Wayan Wiasthana Ika Putra, menegaskan peran penting BUMDes dan BUMDesma dalam rantai pasok pangan.
“Dana Desa tahun 2025 wajib dialokasikan minimal 20 persen untuk ketahanan pangan, termasuk MBG. BUMDes menjadi tulang punggung sebagai produsen, konsolidator, sekaligus distributor pangan bergizi,” jelasnya.
Sementara itu, Kasub TU KPPG Denpasar, Putu Diah Ernitasari menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan MBG di daerah berjalan optimal.
“Dengan sinergi yang lebih baik, dampaknya akan jauh lebih luas bagi ketahanan pangan daerah,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketahanan Pangan, I Nyoman Widyana Putra menjelaskan bahwa MBG tidak hanya memperbaiki status gizi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku UMKM.
“Setiap porsi makanan bergizi yang disalurkan membawa multiplier effect ekonomi lokal. Kita ingin pangan sehat datang dari desa, untuk anak-anak bangsa,” tegasnya.
Selain aspek ekonomi tadi, Kabid PUEMKP Luh Gita Andari, mengingatkan masyarakat terkait pentingnya aspek keamanan pangan.
“Keberhasilan MBG ditentukan oleh standar higienitas dapur gizi (SPPG). Penjamah pangan wajib bersertifikat dan memiliki kelayakan higiene-sanitasi agar makanan yang diberikan aman dan sehat,” tuturnya.
Secara keseluruhan, kegiatan ini menegaskan bahwa peran UMKM bukan sekadar penyedia bahan baku, tetapi juga pilar utama keberlanjutan ekonomi dan gizi nasional.
Melalui kolaborasi antara pemerintah, koperasi, dan masyarakat, Program MBG diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan, menekan angka stunting, serta membuka lapangan kerja baru di tingkat desa.
