Butuh Kontinuitas, Pimwan DPRD Jateng Tegaskan Tupoksi Pemenuhan Kesejahteraan Anak Harus Dilakukan Serentak

Teras Merdeka – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko menegaskan bahwa perlindungan hak-hak anak harus digerakkan secara serentak oleh setiap stakeholder sebagaimana tupoksinya. Khususnya guna memenuhi tingkat kesejahteraan yang dinamis dan kontinu.

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) 2022, kekerasan terhadap anak dan perempuan di Jawa Tengah berada di posisi tertingi kedua di Indonesia. Menurut Heri, kondisi tersebut berkesinambungan dengan tingkat kemiskinan yang masih mendera Jawa Tengah.

“Aspek kesejahteraan anak selalu berkait dengan ketimpangan pendapatan atau kondisi anak-anak yang berada dalam kemiskinan relatif. Ketidaksetaraan pertumbuhan ekonomi ini berpengaruh terhadap pemenuhan hak anak dan perlindungannya,” ungkapnya.

Heri juga menyebutkan sejumlah indikator perlindungan dan kesejahteraan anak. Seperti pemenuhan pendidikan, pemenuhan kesehatan dan gizi, lingkungan yang mendukung untuk bertumbuh serta stabilitas kesehatan mental anak-anak.

“Upaya pemenuhan aspek-aspek tersebut tidak bisa dilakukan secara parsial. Setiap lembaga atau stakeholder terkait harus terbuka untuk menyelesaikan permasalahan secara bersama-sama, dari tingkat teratas hingga paling dasar,” jelasnya.

“Karena jika lembaga-lembaga dari banyak aspek ini tidak bekerja sama dan fokus penyelesaian permasalahannya menunggu satu per satu, maka pemenuhan kesejahteraannya menjadi lamban dan tidak integratif,” imbuhnya.

Sehingga menurutnya, perlu ada keterbukaan bagi para stakeholder untuk duduk bersama dan merumuskan formula atau sistem kebijakan yang sifatnya tidak hanya segmental. Akan tetapi juga mampu inklusif dan simultan.

Pimwan Jateng dari Fraksi Partai Gerindra tersebut juga mengatakan, ada hubungan yang signifikan antara tingkat kemiskinan dengan proporsi kualitas generasi lanjutan. Di mana menurutnya, semakin kemiskinan tidak mampu ditekan, maka taraf hidup masyarakat juga akan semakin rendah.

Kemudian, kata Heri, masyarakat akan semakin susah menjangkau pendidikan yang mumpuni untuk anak-anaknya, kesehatan yang layak, pemenuhin gizi, lingkungan yang mendukung serta apapun yang mampu menyokong keualitas generasi bangsa.

“Jadi sebenarnya, jika berbicara kesejahteraan tidak hanya persoalan ekonomi saja, melainkan berkesinambungan dengan aspek lainnya. Dan yang paling utama itu terkait bangaiamana anak-anak ini mampu tumbuh dengan pengetahuan yang baik dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak,” ungkapnya.

Dala hal ini, Heri menuturkan jika penanganan anak-anak ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka memiliki hak yang sama dengan orang dewasa, dan bahkan memiliki urgensi yang lebih mendesak karena persistennya juga tinggi.

“Karena mereka adalah generasi penerus dan harus dipersiapkan dengan matang. Oleh siapa? Ya oleh kita semua, tidak hanya tugas orang tuanya tetapi juga menjadi kewenangan pemerintah untuk menaungi serta memfasilitasi pemenuhan kesejahteraannya,” pungkasnya. [ADV-TM]